Indeks Kinerja Dpr

FITRA menilai anggaran yang digelontorkan harus sesuai dengan kinerja yang terukur, bukan sekadar bertambah akibat penambahan jumlah kursi.

Praktik melakukan pembayaran secara mandiri mencerminkan keadilan dalam perpajakan bagi semua wajib pajak, termasuk anggota DPR.

Ke-3 anggota DPR RI itu sama-sama dinilai MKD terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis.

Adies Kadir menyebut pimpinan fraksi sangat berhati-hati menetapkan nama pimpinan komisi.

Masyarakat sipil dan media bisa terus mendorong DPR untuk kembali ke khittah-nya.

Perlu ada revisi UU Pemilu untuk menjamin hak caleg terpilih agar tidak diganggu atau dianulir parpol.

Padahal pada kesempatan yang lain, Puan mengatakan bahwa DPR masih ada kekurangan di fungsi legislasi. 

Tugas DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir. Dalam lima tahun terakhir, kinerjanya tak begitu optimal. 

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

DPR telah merampungkan 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) sepanjang 2023.

Pimpinan DPR berjanji pembahasan RUU PPRT di masa sidang berikutnya akan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil.

Fahri Hamzah menyindir anggota DPR yang seperti makan gaji buta jika tidak melakukan pengawasan kinerja pemerintah malah ikut bagi-bagi bansos.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

DPR dinilai hanya mementingkan kepentingan fraksi atau partai politik, tanpa banyak memikirkan urusan masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

DPR dinilai kerap membuat keputusan arogan, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

Pengusiran mitra kerja dinilai justru semakin merusak citra DPR saat memperlihatkan wajah parlemen yang tak sopan dengan tamu.

Kinerja DPR RI selama 2021 menurut PSHK: pengesahan Rancangan Undang-undang yang minim dan tanpa partisipasi publik yang mumpuni.

Formappi menilai kinerja DPR lamban terhadap RUU yang berpihak pada kepentingan publik seperi RUU PDP, RUU TPKS dan RUU Penanggulangan Bencana.