Indeks Kinerja Dpr

Menurut Lucius, gaji besar yang didapat anggota DPR RI, termasuk Krisdayanti tidak sebanding dengan kinerja yang telah mereka lakukan selama dua tahun ini.

Hal ini lantaran selama 2 tahun bekerja, DPR periode 2019-2024 hanya mampu mengesahkan 4 rancangan undang-undang (RUU) Prioritas.

Anggota DPR menuntut keistimewaan di tengah banyaknya tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan pertolongan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini proses pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) akan proporsional dan tidak mengulang kejadian periode sebelumnya tahun 2014.

DPR 2014-2019 meninggalkan segudang masalah legislasi, kasus korupsi, rendahnya kepatuhan melapor LHKPN, hingga anggaran besar tanpa prestasi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR periode 2014-2019 menghasilkan 91 undang-undang, 12 disahkan dalam waktu 32 hari kerja.

Berdasarkan survei LSI, DPR adalah instansi negara dengan tingkat kepercayaan publik nomor dua terendah.

"Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas," kata Jokowi.

DPR periode 2014-2019 baru menyelesaikan 27 UU dari 189 RUU yang ditarget selesai dalam lima tahun.

Formappi menganggap perluasan ruang kerja anggota DPR tidak perlu dilakukan karena bisa memicu pemborosan anggaran. 

Formappi menyayangkan perpanjangan masa pembahasan 37 RUU, yang masuk Prolegnas Prioritas, pada masa sidang III dan IV tahun 2018-2019.

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

Daniel mengatakan bahwa PSI merupakan sekelompok orang yang prihatin dan siap masuk ke DPR untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan lembaga.

"PSI menilai DPR RI periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien."

Saut Sitomorang menilai kegagalan DPR membuat undang-undang adalah indikasi legislator tidak berintegritas.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang.

Kinerja DPR RI saat ini dinilai paling buruk sejak Reformasi.

"Rasanya tak ada gunanya pimpinan-pimpinan itu bekerja, DPR bisa berjalan tanpa ada pimpinan-pimpinan itu," kata Lucius.

Minimnya RUU yang dihasilkan menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kinerja DPR RI saat ini menjadi yang terburuk.