Menuju konten utama

Evaluasi Kinerja DPR, Puan: Ada Kekurangan di Fungsi Legislasi

Tugas DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir. Dalam lima tahun terakhir, kinerjanya tak begitu optimal. 

Evaluasi Kinerja DPR, Puan: Ada Kekurangan di Fungsi Legislasi
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sidang paripurna tersebut membahas tentang RAPBN Tahun 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/app/tom.

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengevaluasi kinerja parlemen dalam lima tahun terakhir sebelum pergantian dengan orang-orang baru yang bertugas di periode 2024-2029. Puan mengakui DPR RI periode 2019-2024 masih memiliki kekurangan yang mesti diperbaiki DPR RI periode mendatang.

Menurut Puan, harus ada komitmen bersama di antara semua partai untuk dapat melaksanakan tugas-tugas seperti fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Puan juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Kalaupun kemudian secara fungsi legislasinya masih ada kekurangan, fungsi legislasi itu dilakukan bersama-sama, bukan hanya DPR, tapi juga melalui pemerintah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Ia mengatakan, tugas-tugas di DPR banyak yang sudah dilakukan melalui mekanisme yang ada, secara terukur, dan sebaik-baiknya, kendati masih ada kekurangan.

"Tentu saja karena memang kolektif-kolegial, mekanismenya sudah dilakukan dengan perdebatan yang saya rasa sudah cukup konsisten dan cukup padat, tentu saja ke depan harus tetap diperbaiki," ucapnya.

Ketika ditanya fungsi pengawasan ke depan, ia mengatakan akan dilakukan secara internal dalam komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Saat ini, mayoritas partai di parlemen berkoalisi dengan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Itu melalui perdebatan-perdebatan yang pasti sudah dilakukan di ruang-ruang komisi dan AKD yang ada, dan dilakukan secara kolektif-kolegial," tuturnya.

Menurut Puan, semua pengawasan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, kata dia, harus ada komitmen bersama antara semua perwakilan partai atau fraksi untuk meningkatkan kinerja lembaga.

“Tentu saja harus ada komitmen bersama di antara semua partai atau perwakilan partai, yaitu fraksi yang ada di DPR," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait KINERJA DPR atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Politik
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi