Indeks Kinerja Dpr

Mengacu hasil studi banding ke AS, MA berharap sistem perlindungan hakim di Indonesia diperkuat guna jamin independensi peradilan.

Mekanisme lebih rinci dalam UU PPRT tidak akan diatur langsung dalam undang-undang, melainkan menunggu aturan turunan.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah berdalih pertemuannya bersama terdakwa korupsi pokir OKU hanya ramah tamah.

Pemerintah akan mengarahkan pengelolaan wisata berbasis satwa pada model ekowisata yang lebih edukatif dan menghormati perilaku alami satwa.

DPR pertanyakan dasar penetapan kuota wisata 1.000 orang per hari dan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha wisata lokal.

Ketua MK Suhartoyo kritik terbatasnya subjek pengadu pasal perzinahan dan hidup bersama di KUHP baru.

Penerapan pasal tipikor dinilai cocok untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyelewengan BBM.

DPR kritik tajam ketimpangan dana promosi yang besar dibandingkan anggaran infrastruktur destinasi.

Pemanggilan dilakukan di tengah kritik Komisi III DPR RI terhadap Kejari Karo yang dinilai membangun narasi keliru dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Komisi III juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak semata-mata berpegang pada pendekatan formal dalam menangani perkara.

Pembentukan Panja dinilai sebagai bentuk keseriusan Komisi III dalam mengawal kasus Andrie, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Penegakan hukum kasus korupsi tak boleh berhenti pada penangkapan, tapi juga harus menekankan pemulihan kerugian negara dan pencegahan.

Uji kelayakan akan diikuti 10 kandidat yang diajukan pemerintah untuk mengisi lima posisi Dewan Komisioner OJK.

Sahroni tidak menerima gaji DPR demi menghilangkan asumsi menggunakan uang rakyat dan juga menyinggung statusnya sebagai pengusaha.

Dana pensiun Rp300 juta milik Sunarsih Budihastuti lenyap. Dia pun kini tidak punya pemasukan.

Anggota MKMK, Yuliandri, menekankan lembaga negara pengusul wajib objektif dan transparan agar integritas hakim terpilih tidak diragukan publik.

Herman Khaeron bilang anggaran yang mencapai Rp24,66 triliun untuk 105.000 unit kendaraan seharusnya dapat pengawasan ketat.

Proses hukum anggota brimob dalam kasus di Tual harus dilakukan transparan tanpa kompromi.

Pemerintah diminta bayar iuran peserta PBI BPJS Kesehatan selama 3 bulan ke depan sebagai solusi penonaktifan peserta.

Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.