Indeks Ketua Dpr Ri

Nama pengganti Setya Novanto akan direkomendasikan dalam rapat fraksi Golkar, Kamis (11/1). 

Airlangga menyatakan, penentuan Ketua DPR baru tak perlu menunggu hasil revisi UU MD3.

Zulkifli menyatakan, kosongnya posisi Ketua DPR akan berdampak pada kinerja pimpinan DPR.

Golkar akan mengumumkan nama Ketua DPR yang baru pada 10 Januari 2018.

Partai Golkar akan mengumumkan nama Ketua DPR sebagai pengganti Setya Novanto pada 10 Januari 2018.

Agus Gumiwang dinilai sebagai kader Golkar kandidat Ketua DPR baru yang belum pernah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi, dukungannya terhadap pemberantasan korupsi juga diragukan.

Kedekatan Agus Gumiwang dengan Jusuf Kalla dinilai Igor mampu membuatnya layak menjadi Ketua DPR.

Revisi UU MD3 dilakukan untuk menyenangkan PDIP, kata pengamat politik Asep Warlan.

Menurut Idrus Marham, tertundanya Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR RI karena adanya dinamika di internal Partai Golkar yag menguat di DPR RI.

"Ketua Dewan Pembina sudah memberi rekomendasi. Jadi proses ini sudah dibicarakan dan sah," kata Idrus Marham.

Menurut Komarudin, pemilihan ketua DPR harus dilakukan melalui proses yang benar.

DPR menunggu Golkar satu suara sesuai dengan hasil rapat Bamus DPR kemarin Rabu (11/12/2017) yang memutuskan untuk memberi waktu Golkar membahas nama pengganti Novanto sesuai mekanisme internal partai.

Kewenangan yang diemban Fadli Zon sebagai Plt ketua DPR tidak jauh berbeda dengan pimpinan DPR lainnya.

Rapat pimpinan dewan menyepakati Fadli Zon menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI selama pengganti Setya Novanto belum ditentukan.

"Plt (Ketua DPR) dari 4 sisa pimpinan yang ada. Kemungkinan dari partai dengan suara terbesar setelah Golkar, berarti Gerindra, Fadli," kata Fahri Hamzah.

"Jadi enggak perlu kasih tahu ke anggota fraksi lainnya. Ini ada surat masuk langsung dorong," kata Ketua Fraksi Golkar Robert J. Kardinal.

Tindakan Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan dirinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik yang diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPR.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menyatakan bahwa, pergantian lembaga negara DPR RI merupakan persoalan serius sehingga harus disikapi dengan serius.

Rapat Bamus DPR dilakukan dengan agenda membahas surat pengunduran diri Setya Novanto dan penunjukan Ketua DPR RI yang baru.

"Dan sekaligus dalam surat pengunduran dirinya (Setnov) itu menunjuk saudara Azis Syamsudin sebagai penggantinya," kata Sudding.