tirto.id - Plt Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham membela keputusan Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI. Idrus mengklaim penunjukan itu sudah sesuai mekanisme di Golkar.
Dia beralasan sistem tata kerja Partai Golkar menempatkan ketua umum di posisi kunci dengan kewenangan untuk menentukan segala kebijakan, termasuk mendistribusikan posisi kader-kader partainya pada jabatan strategis seperti Ketua DPR.
Menurut Idrus, sesuai dengan Pasal 34 AD/ART Golkar, keputusan tersebut hanya perlu dibicarakan dengan Dewan Pembina Golkar.
"Itu sebabnya tidak semua keputusan (harus) diplenokan, tapi cukup dilaporkan," kata Idrus di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017).
Berhubung posisi Novanto sebagai Ketua Umum Golkar sedang non-aktif, Idrus mengimbuhkan, maka dirinya sebagai Plt ketua umum melanjutkan laporan tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.
"Ketua Dewan Pembina sudah memberi rekomendasi. Jadi proses ini sudah dibicarakan dan sah," kata Idrus.
Terkait adanya penolakan terhadap penunjukan Aziz, Idrus menilai hal itu muncul karena dihubung-hubungkan dengan proyeksi kemungkinan terjadinya Munaslub. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menganggap Aziz akan rangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar.
"Sebelumnya pengisian menteri tidak ada ramai-ramai. Pengisian duta besar atau apa saja tidak ada ramai-ramai dan juga ditempuh seperti itu," kata Idrus.
Meski begitu, Idrus mengakui Aziz belum tentu menjabat Ketua DPR setelah ada desakan dari 50 anggora Fraksi Golkar agar nama pengganti Novanto dibahas kembali setelah Munaslub.
"Bisa saja namanya (Aziz) berubah. Kemungkinan itu ada setelah Munaslub. Masalah Golkar ini kan terlalu banyak kadernya," kata Idrus.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sebaiknya pemilihan ketua DPR pengganti Novanto dilakukan melalui mekanisme kualifikasi calon. Dedi mengusulkan hal itu karena menilai DPR tidak hanya representasi dari partai politik, tapi juga representasi publik.
"Karena ini DPR RI, maka Golkar harus menjadikan momentum itu sebagai momentum perubahan. Pertama Golkar bisa membuat fit and proper test yang (timnya) terdiri dari para pakar," kata Dedi di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, hari ini.
Kemarin, 50 anggota Fraksi Golkar di DPR RI, yang dikoordinir oleh Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita, menandatangani surat penolakan penunjukan Aziz Syamsuddin itu. Mereka menganggap penunjukan Aziz berlangsung secara sepihak dan menyalahi mekanisme di Golkar. Sebab, pasal 19 AD/ART Golkar menyebutkan bahwa keputusan DPP Golkar harus diambil secara kolektif kolegial. Karena itu, mereka mengusulkan agar nama pengganti Novanto diputuskan terlebih dulu dalam pleno setelah Munaslub Golkar.
Surat tersebut kemudian disampaikan ke Pimpinan Dewan dan menjadi pembahasan Bamus DPR dengan keputusan penetapan Aziz sebagai Ketua DPR ditunda sampai polemik di internal Golkar selesai.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
