Indeks Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soetta atas kasus dugaan korupsi benih lobster atau benur. Bagaimana rekam jejak dan harta kekayaannya?

Cina menangguhkan impor ikan beku selama satu pekan terhadap PT Anugrah Laut Indonesia. 

Aryo Hanggono terpapar COVID-19 usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kunker di Kalimantan Timur.

KKP dianggap lembek menghadapi perusahaan berizin tapi memanipulasi data ekspor benih lobster. Jumlah yang diselewengkan satu ton lebih.

KKP hanya mencabut sementara izin 14 perusahaan yang terjaring dalam penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Kontaminasi Corona pada produk ikan Indonesia terdapat pada kemasan.

Angka itu merupakan nilai dari ekspor benih lobster sebanyak 4.216 kg.

KKP mencabut surat edaran Dirjen era Susi Pudjiastuti tentang aturan batasan ukuran kapal pengangkut ikan.

Edhy sempat dirawat di RS Polri Kramat Jati dan dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto.

Setelah 13 hari terkena Corona, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dirawat di ruang ICU RSPAD Gatot Soebroto.

Tes COVID-19 terkait kontak erat Menteri KP Edhy Prabowo adalah jurnalis, polisi, pejabat hingga warga.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan telah mendapatkan kabar yang memastikan bahwa Edhy Prabowo positif COVID-19.

KKP Beberkan Kondisi Terkini Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia

"Sudahlah. Tidak penting. Saya tidak akan mempertanyakan atau minta klarifikasi ke KKP," ujar Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar.

Menteri KKP Edhy Prabowo layak direshuffle karena kebijakan ekspor benih lobster hanya  menguntungkan perusahaan besar, bukan nelayan.

Dana Rp1,024 triliun itu akan digunakan untuk membantu nelayan akibat pandemi corona COVID-19.

Pegawai KKP yang diduga terjangkit Corona COVID-19 kondisi kesehatannya terus menurun.

Keputusan Menteri Edhy mengizinkan cantrang dinilai bisa merugikan nelayan di Natuna.

Aktivitas pembebasan 15 nelayan ini dilaksanakan sebelum kapal tersebut diproses ke ranah hukum oleh aparat Malaysia.

Ketua APGI Jakfar Sodikin menilai jika pemerintah serius menjaga harga garam dan memastikan produksi petani diserap, maka importasi sebesar itu seharusnya tidak terjadi.