Indeks Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Pendaftaran seleksi Awak Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibuka mulai 4 Mei 2026. Ketahui syarat dan tata cara pendaftarannya.

Pendaftaran AKP 2026 dibuka selama satu bulan mulai 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Simak link pendaftaran dan jumlah formasi yang dibuka.

Literasi keuangan dan akses pasar digital menjadi penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir.

Konsumen global kini semakin selektif terhadap produk perikanan yang dikonsumsi, terutama soal metode penangkapan, budi daya, hingga ekosistemnya.

Trenggono menjelaskan bahwa pengerjaan fisik di lapangan terus dikebut agar fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Business matching menjadi salah satu solusi atas hambatan yang dialami pelaku UMKM yang dibina KKP karena keterbatasan modal.

KKP akan merekrut istri Deden Maulana, Vera, menjadi pegawai KKP untuk melanjutkan kinerja sang suami.

Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menerima notifikasi resmi terkait temuan baru udang beku dari FDA.

16 juta ton sampah dari daratan dan 4 juta ton dari aktivitas laut mencemari perairan Indonesia setiap tahun.

Tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim terkait adanya program pembagian benih ikan air tawar gratis dari KKP.

KKP  akan meminta bangunan disegel dan dibongkar jika menemukan pelanggaran.

Telur penyu tersebut berasal dari Pulau Tambelan, Kepulauan Riau dan akan dikirimkan ke Malaysia.

KKP mengeklaim lingkungan sekitar Pulau Gag masih ditinggali varian hewan laut.

KKP menangkap dua kapal asing asal Filipina yang mengambil ikan secara ilegal di wilayah laut Sulawesi.

Nelayan dan pembudidaya minta bantuan akses pasar dan kemudahan mendapat BBM bersubsidi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebuah kapal ikan asing berbendera Cina di perairan selatan Bali.

Para nelayan berunjuk rasa menolak aturan dari KKP yang mengharuskan adanya penggunaan VMS atau perangkat pemantau berbasis sinyal di kapal-kapalnya.

KKP telah menahan sementara kapal agar tidak beroperasi maupun meninggalkan lokasi serta memanggil pemilik kapal untuk dimintai keterangan.

Kuasa Hukum Kades Kohod, Yunihar, menyebut denda Rp48 miliar dalam kasus pagar laut yang dibebankan terhadap kliennya tak berdasar.

Untuk mengungkap kasus pemagaran laut, Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan kuasa politiknya.