Indeks Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nelayan dan pembudidaya minta bantuan akses pasar dan kemudahan mendapat BBM bersubsidi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebuah kapal ikan asing berbendera Cina di perairan selatan Bali.

Para nelayan berunjuk rasa menolak aturan dari KKP yang mengharuskan adanya penggunaan VMS atau perangkat pemantau berbasis sinyal di kapal-kapalnya.

KKP telah menahan sementara kapal agar tidak beroperasi maupun meninggalkan lokasi serta memanggil pemilik kapal untuk dimintai keterangan.

Kuasa Hukum Kades Kohod, Yunihar, menyebut denda Rp48 miliar dalam kasus pagar laut yang dibebankan terhadap kliennya tak berdasar.

Untuk mengungkap kasus pemagaran laut, Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan kuasa politiknya.

Kuasa hukum PT TRPN memastikan bahwa mereka akan mematuhi aturan yang berlaku serta membongkar pagar laut yang ada saat ini secara mandiri.

Pemerintah tak boleh puas hanya dengan menjatuhkan sanksi etik kepada para pejabat di level daerah kasus pagar laut. Sikat sampai dalangnya!

Doni mengatakan, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan sebagai bukti penghentian reklamasi dan disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS.

Penegak hukum setali tiga uang, tampak lesu dalam menindak perkara pembangunan pagar laut di Tangerang. Apa yang harusnya dilakukan?

KKP akan memberikan sanksi ke PT CPS yang melakukan reklamasi 180 hektar tanpa izin di sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Pemerintah seharusnya dapat memanggil pihak terkait yang namanya tercantum dalam dokumen AHU untuk menyelidiki pemagaran laut di Tangerang.

Bambu-bambu pagar laut yang berhasil dicabut akan dibawa ke daratan lalu dikumpulkan untuk keperluan barang bukti proses hukum.

Sakti Wahyu Trenggono, berdalih proses investigasi masih berlangsung sehingga belum bisa mengungkap siapa pemilik dan pembuat pagar laut di Tangerang.

Doni Ismanto belum bisa menyebut identitas dari kedua nelayan dan juga materi pemeriksaan karena penyelidikan terkait pagar laut masih berjalan.

Legalitas HGB dan SHM pagar laut Tangerang bak muncul semalam. Bagaimana sebenarnya?

KKP akan mengecek izin kegiatan pembabatan mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Trenggono mengatakan, pagar laut memicu sedimentasi laut tertahan di daerah hingga akhirnya menimbulkan daratan baru yang sudah disertifikat sebelumnya.

Trenggono menegaskan TNI AL dan KKP sepakat memberi tenggat waktu 2x24 jam kepada pemilik pagar laut untuk mengaku sebelum pagar tersebut dibongkar.

PT TRPN berencana melaporkan KKP ke DPR karena telah menyegel pagar laut Bekasi. Padahal proyek itu hasil kerja sama dengan DKP Jawa Barat.