Indeks Kementerian Haji

Gus Irfan memastikan, penentuan besaran kuota haji per provinsi akan sesuai undang-undang yang berlaku saat menanggapi perbedaan kuota Jabar dan Jateng.

Irfan menilai, setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kelancaran dalam ibadah haji pada tahun-tahun mendatang sehingga para pejabat harus gesit.

Irfan pun meminta agar setiap pelanggaran yang ditemukan dilaporkan kepada penegak hukum, apalagi pelanggaran itu memiliki bukti yang kuat.

Harun yang dikenal sebagai eks Raja OTT KPK itu mendapat amanah sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj.

Irfan menjelaskan bahwa akan ada 14 embarkasi utama yang akan beroperasi penuh pada penyelenggaraan haji 2026, termasuk embarkasi baru Banten & Jogja.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengatakan pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi tiga kelompok jemaah.

Pertemuan membahas terkait layanan embarkasi, asrama haji, istitha'ah kesehatan, layanan fast track dalam pelaksanaan haji 2026.

Irfan pun menyebut Kementerian Haji dan Umrah RI menerima komplain pemilik travel atau PPIU yang menyebut bahwa pemerintah tak melindungi keberadaan travel.

Kemenhaj akan berkoordinasi aktif dengan pemerintah Arab Saudi agar hak jemaah tetap terlindungi, termasuk mencegah jemaah tersandung kasus overstay.

DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa BPIH 2026 turun Rp2 juta dibandingkan BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79

Setelah Jatim, kuota terbanyak kedua dan ketiga diberikan kepada Jateng, dan Jabar sementara tersedikit diberikan pada Papua Barat

Salah satu opsi adalah melakukan penyewaan pesawat secara multi-years selama 3 tahun ke depan dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji.

Dahnil hanya mengatakan yang terpenting adalah berpakaian dengan pantas dan sopan, selayaknya berbusana untuk kepentingan keagamaan.

Kebijakan umrah mandiri jadi titik balik, negara perlahan melepaskan kendali sekaligus beradaptasi dengan Saudi yang semakin digital dan berorientasi pasar.

Dahnil mengatakan, upaya penambahan embarkasi di DIY juga merupakan wujud semangat desentralisasi layanan ibadah haji.

Skema umrah mandiri dan umrah reguler melalui PPIU, memiliki segmen dan karakter jemaah yang berbeda.

Umrah mandiri dalam UU PIHU, khususnya di Pasal 86 ayat (1) huruf b, menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi umrah-haji di Indonesia.

Ia menegaskan skema umrah mandiri bersifat personal dan tidak dapat digunakan untuk menghimpun atau memberangkatkan jamaah secara kolektif.

Nama-nama calon pegawai dan pejabat Kemenhaj kebanyakan berasal dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

DPR RI menetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.