Indeks Kementerian Haji

Selain masalah keberangkatan, mitra pemasaran selaku pelapor menuturkan pengembalian dana juga tak kunjung cair.

Dari 34 kasus itu, 14 di antaranya adalah kasus dugaan pelanggaran haji khusus, 19 kasus umrah, dan 1 haji reguler.

Menhaj Gus Irfan mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107,3 juta. Skema dirancang dengan porsi Bipih jemaah 40% dan nilai manfaat 60%.

Puluhan jemaah itu gagal berangkat karena visa umrah belum diterbitkan. Mereka dijadwalkan berangkat pada 11 Agustus 2026 menggunakan jasa ABW.

Akibat duagaan pelanggaran PT TAS itu,158 jemaah terdampak. 120 jemaah diduga gagal diberangkatkan dan 38 jemaah yang mengalami kendala kepulangan.

Gus Irfan meminta biro travel haji dan umrah jangan melihat umrah mandiri sebagai ancaman bisnis, tetapi jadi momentum meningkatkan kualitas.

Masyarakat diminta memilih penyedia jasa travel yang sudah terdaftar resmi dan memiliki kepastian layanan guna menghindari praktik penipuan.

Hadapi lonjakan jemaah lansia dan disabilitas, Kemenhaj matangkan persiapan sistem pelayanan dan kompetensi petugas untuk Haji 2027.

Pengumuman daftar nama jemaah haji 2027 dilakukan jauh hari agar memberikan waktu yang cukup untuk persiapan.

Menteri Haji & Umrah sebut penyelenggaraan haji sangat rentan terhadap fluktuasi komponen biaya dalam mata uang asing.

Akibat lonjakan harga avtur dan kurs, biaya haji 2027 diusulkan naik Rp19,9 juta dibanding tahun sebelumnya.

Menteri Haji dan Umrah menilai keberhasilan pelayanan haji merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, bukan kerja Kemenhaj saja.

Irfan menyoroti sejumlah temuan serius yang memerlukan tindakan tegas dan evaluasi selama pelaksanaan haji 2026.

Layanan kesehatan jemaah serta pembenahan pelayanan di Mina menjadi dua prioritas utama yang harus dibahas dalam Rakernas Evaluasi Ibadah Haji 2026.

Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kloter yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah memastikan beban biaya yang dibayarkan jemaah tetap diupayakan lebih ringan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Kemenhaj menyatakan kebijakan ini diterbitkan demi memberikan kepastian operasional serta meningkatkan standar pelindungan bagi para jemaah.

Menurut Dahnil langkah tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih kuat.

Pengembangan sektor haji dan umrah juga perlu diarahkan memperkuat ekosistem ekonomi nasional agar manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dahnil mengaku, Kemenhaj mendata sejumlah jemaah dengan kisah perjuangan yang inspiratif dan semangat yang luar biasa dalam menunaikan rukun Islam kelima.