Indeks Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Pemerintah tak boleh puas hanya dengan menjatuhkan sanksi etik kepada para pejabat di level daerah kasus pagar laut. Sikat sampai dalangnya!

Agar balik nama sertifikat tanah dalam proses transaksi jual-beli sah, ketahui biaya dan syaratnya. Berikut penjelasannya.

BPN justru mendorong program sertifikat tanah digital dijalankan untuk menangkal kasus seperti dialami ibu Dino Patti Djalal.

BPN akui pengubahan kepemilikan sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal sesuai prosedur, sehingga tak ditemukan kesalahan saat proses balik nama.

Semua sertifikat tanah akan disimpan oleh BPN. Warga cukup punya sertifikat tanah digital.

Berikut ini alur jual beli tanah yang perlu diketahui agar terhindar dari mafia tanah. 

Petani dan warga Urutsewu sakit hati dengan penyertifikatan lima bidang karena selama ini TNI AD hanya pinjam tanah.

Dari 5.286 lokasi pelanggaran tata ruang di Pulau Jawa, 4.414 di antaranya berada di Bandung Utara. Pelakunya adalah korporasi besar. 

PT Pegadaian (Persero) menandatangani MoU kerjasama di bidang pertanahan bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). 

Anies sempat kecewa karena surat tersebut direspons Sofyan dengan mengadakan konferensi Pers, bukan surat resmi.

Kementerian ATR/BPN dinilai memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sertifikat HGB dan melakukan pencabutan bila menemukan ada kecacatan hukum administratif di penerbitannya.

Ada 659 konflik agraria terjadi sepanjang tahun ini atau dua kasus per hari hari.

Menurut Sofyan, salah satu tantangan dalam menertibkan lahan adalah adanya perlawanan dari pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang enggan ditertibkan.

Bentuk kerja sama di antara Kemenhan dan Kementerian ATR, yakni mengeluarkan sertifikasi tanah-tanah milik Kemenhan dan TNI yang selama ini belum bersertifikat.

Lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2017 dibuka untuk 1.610 formasi.

Pemberian sertifikat HPL Pulau C dan D oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ke Pemprov DKI dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah terkait proyek reklamasi.

Pengajuan lahan Amdal Meikarta hanya seluas 84,6 hektar bukan 500 hektare.

Presiden RI Joko Widodo berharap kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan masyarakat, jumlahnya berkurang.

Semarang sekarang terlihat semakin rentan, kata Ahmad Rifai co-founder dan direktur eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kota kita karena aspek aksesibilitas bagi semua orang belum berjalan maksimal.

Peralihan fungsi lahan di Provinsi Yogyakarta telah menyentuh angka yang besar. Tiap tahunnya, lahan seluas 200 hektar beralih fungsi dari pertanian ke industri atau perumahan karena belum ada rencana peraturan tata ruang.