Indeks Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah dan Syarat Pengurusan di BPN
Sosial budaya
Senin, 4 Okt 2021

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah dan Syarat Pengurusan di BPN

Agar balik nama sertifikat tanah dalam proses transaksi jual-beli sah, ketahui biaya dan syaratnya. Berikut penjelasannya.
Saat Tanah Ibu Dino Patti Djalal Digasak, e-Sertifikat Tanah Perlu?
Hukum
Jumat, 12 Feb 2021

Saat Tanah Ibu Dino Patti Djalal Digasak, e-Sertifikat Tanah Perlu?

BPN justru mendorong program sertifikat tanah digital dijalankan untuk menangkal kasus seperti dialami ibu Dino Patti Djalal.
Sertifikat Tanah Ibu Eks Wamenlu Dipalsukan, BPN: Kami Tak Salah
Hukum
Kamis, 11 Feb 2021

Sertifikat Tanah Ibu Eks Wamenlu Dipalsukan, BPN: Kami Tak Salah

BPN akui pengubahan kepemilikan sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal sesuai prosedur, sehingga tak ditemukan kesalahan saat proses balik nama.
Sertifikat Tanah Ditarik untuk Digitalisasi, BPN: Hindari Pemalsuan
Hukum
Rabu, 3 Feb 2021

Sertifikat Tanah Ditarik untuk Digitalisasi, BPN: Hindari Pemalsuan

Semua sertifikat tanah akan disimpan oleh BPN. Warga cukup punya sertifikat tanah digital.
Mengenal Alur Jual Beli Tanah Agar Terhindar dari Mafia Tanah
Sosial budaya
Selasa, 1 Sept 2020

Mengenal Alur Jual Beli Tanah Agar Terhindar dari Mafia Tanah

Berikut ini alur jual beli tanah yang perlu diketahui agar terhindar dari mafia tanah. 
Babak Baru Konflik Lahan TNI AD dan Warga Urutsewu Kebumen
Hukum
Rabu, 19 Agt 2020

Babak Baru Konflik Lahan TNI AD dan Warga Urutsewu Kebumen

Petani dan warga Urutsewu sakit hati dengan penyertifikatan lima bidang karena selama ini TNI AD hanya pinjam tanah.
Lokasi Pelanggaran Tata Ruang di Jawa Terbanyak di Bandung Utara
Hukum
Rabu, 28 Agt 2019

Lokasi Pelanggaran Tata Ruang di Jawa Terbanyak di Bandung Utara

Dari 5.286 lokasi pelanggaran tata ruang di Pulau Jawa, 4.414 di antaranya berada di Bandung Utara. Pelakunya adalah korporasi besar. 
Pegadaian Gandeng Kementerian ATR Kembangkan Produk Gadai Tanah
Sosial budaya
Rabu, 18 Apr 2018

Pegadaian Gandeng Kementerian ATR Kembangkan Produk Gadai Tanah

PT Pegadaian (Persero) menandatangani MoU kerjasama di bidang pertanahan bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). 
Percakapan Anies dan Sofyan Soal Pencabutan HGB Pulau D Reklamasi
Politik
Sabtu, 13 Jan 2018

Percakapan Anies dan Sofyan Soal Pencabutan HGB Pulau D Reklamasi

Anies sempat kecewa karena surat tersebut direspons Sofyan dengan mengadakan konferensi Pers, bukan surat resmi.
KNTI: BPN Seharusnya Bisa Penuhi Permintaan Anies Soal HGB Pulau D
Hukum
Kamis, 11 Jan 2018

KNTI: BPN Seharusnya Bisa Penuhi Permintaan Anies Soal HGB Pulau D

Kementerian ATR/BPN dinilai memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sertifikat HGB dan melakukan pencabutan bila menemukan ada kecacatan hukum administratif di penerbitannya.
Dua Konflik Per Hari, Catatan Buram Konflik Agraria di 2017
Hukum
Kamis, 28 Des 2017

Dua Konflik Per Hari, Catatan Buram Konflik Agraria di 2017

Ada 659 konflik agraria terjadi sepanjang tahun ini atau dua kasus per hari hari.
Kementerian ATR Tertibkan 23.975 Hektar Tanah Terlantar
Sosial budaya
Selasa, 14 Nov 2017

Kementerian ATR Tertibkan 23.975 Hektar Tanah Terlantar

Menurut Sofyan, salah satu tantangan dalam menertibkan lahan adalah adanya perlawanan dari pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang enggan ditertibkan.
Kemenhan & Kementerian ATR Sepakati Pengelolaan Aset Tanah
Hukum
Jumat, 3 Nov 2017

Kemenhan & Kementerian ATR Sepakati Pengelolaan Aset Tanah

Bentuk kerja sama di antara Kemenhan dan Kementerian ATR, yakni mengeluarkan sertifikasi tanah-tanah milik Kemenhan dan TNI yang selama ini belum bersertifikat.
Syarat & Cara Pendaftaran CPNS BPN 2017 untuk 1.610 Formasi
Sosial budaya
Kamis, 7 Sept 2017

Syarat & Cara Pendaftaran CPNS BPN 2017 untuk 1.610 Formasi

Lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2017 dibuka untuk 1.610 formasi.
Pemerintah Dinilai Tak Konsisten dalam Proyek Reklamasi
Ekonomi
Kamis, 31 Agt 2017

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten dalam Proyek Reklamasi

Pemberian sertifikat HPL Pulau C dan D oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ke Pemprov DKI dianggap sebagai ketidakkonsistenan pemerintah terkait proyek reklamasi.
Ombudsman Nilai Izin Lahan Meikarta Belum Jelas
Ekonomi
Rabu, 23 Agt 2017

Ombudsman Nilai Izin Lahan Meikarta Belum Jelas

Pengajuan lahan Amdal Meikarta hanya seluas 84,6 hektar bukan 500 hektare.
Presiden Jokowi Minta Kasus Sengketa Lahan Berkurang
Sosial budaya
Senin, 8 Mei 2017

Presiden Jokowi Minta Kasus Sengketa Lahan Berkurang

Presiden RI Joko Widodo berharap kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan masyarakat, jumlahnya berkurang.
LSM Kota Kita Menilai Pembangunan Semarang Makin Rentan
Sosial budaya
Minggu, 4 Des 2016

LSM Kota Kita Menilai Pembangunan Semarang Makin Rentan

Semarang sekarang terlihat semakin rentan, kata Ahmad Rifai co-founder dan direktur eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kota kita karena aspek aksesibilitas bagi semua orang belum berjalan maksimal.
Alih Fungsi Lahan di Yogyakarta Capai 200 Hektar Per Tahun
Sosial budaya
Jumat, 11 Nov 2016

Alih Fungsi Lahan di Yogyakarta Capai 200 Hektar Per Tahun

Peralihan fungsi lahan di Provinsi Yogyakarta telah menyentuh angka yang besar. Tiap tahunnya, lahan seluas 200 hektar beralih fungsi dari pertanian ke industri atau perumahan karena belum ada rencana peraturan tata ruang.