Indeks Kemenkopolhukam

Menkopolhukam Wiranto menyatakan keributan atau pun persaingan antar pendukung pilpres secara fisik terbilang baik, tetapi persaingan di media sosial cenderung tidak sehat dan harus dikawal.

"Kami korban Talangsari kecewa dengan adanya deklarasi damai yang telah dilakukan tim Kemenkopolhukam," kata Feri. 

Deklarasi Damai Talangsari oleh Kemenkopolhukam merengut hak korban dan keadilan serta mendelegitimasi DPR, Kejagung, dan Komnas HAM.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembangunan di daerah perbatasan memiliki nilai strategis untuk negara.

Rencana BNPB tidak lagi di bawah presiden, melainkan menkopolhukam menuai kritik.

Agus berjanji akan segera menyampaikan tuntutan massa kepada Menkopolhukam Wiranto.

Wiranto mengatakan aspek pertahanan dan keamanan penting untuk dilibatkan karena pulau terkecil dan terluar adalah wilayah strategis yang berbatasan paling dekat dengan negara asing.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

"Salah satu yang disepakati dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri adalah memosisikan mereka (eks HTI) sama dan tidak akan dikucilkan."

Pansus RUU Terorisme mendesak Kemenkopolhukam, Kemenkumham, TNI dan Polri segera menyamakan pendapat soal usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Pembahasan terkait senjata pembelian Polri yang masih ditahan BAIS di Bandara Soekarno Hatta akan ditentukan dalam pertemuan di Kemenkopolhukam.

Pemerintah terus melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisir potensi serangan teroris dan gencarnya penyebaran ideologi Islamic State (IS atau ISIS) di Indonesia.

Perwakilan massa Demo 313 menyampaikan permintaan ke Menkopolhukam, Wiranto agar pihak kepolisian melepas lima orang yang ditangkap sebab dugaan kasus makar dan diskriminasi ras/etnis.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan persebaran berita yang tidak jelas atau “hoax” membuat masyarakat bingung.

Menko Polhukam Wiranto menyebutkan bahwa kinerja kepolisian kian baik melalui indikator turunnya angka kejahatan dan angka kecelakaan. Sebagai komandan Tim Saber Pungli, Wiranto juga meminta kepolisian membersihkan secara internal dalam pelayanan publik.

Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.

Penunjukkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Menanggapi adanya tudingan itu, Wiranto mendesak adanya pembuktian keterlibatan dirinya. Ia berdalih, dengan jabatannya saat ini ia justru akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.