Indeks Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk mengantisipasi kekerasan berbasis gender atau femisida, Komnas Perempuan menyarankan masyarakat bisa menjadi support system bagi korban.

Ketua DPR RI Puan Maharani Puan menyebut praktik kawin tangkap melanggar UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Perempuan dan anak perempuan masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi dan bahkan kekerasan.

Dari jumlah tersebut, kasus di ranah personal merupakan yang terbanyak yakni 2.098 kasus.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan membuat peran ulama perempuan menjadi krusial dalam penghapusan kekerasan melalui pendekatan dakwah.

Femisida adalah pembunuhan perempuan karena jenis kelamin atau gendernya. Kasusnya marak di Indonesia.

Komnas Perempuan meluncurkan hasil penelitian terkait femisida yang bertajuk "Lenyap dalam Senyap: Korban dan Keluarga Berhak Atas Keadilan".

Korban kekerasan terhadap perempuan selama Juli-Desember 2021 didominasi oleh korban berusia anak, yaitu 0-18 tahun, menurut KemenPPPA.

Sebanyak 5.551 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 7.190 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2020 atau selama bencana pandemi.

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus saja terjadi. Tahun lalu yang tercatat saja ratusan ribu.

Hari Ibu memasuki usia ke-92. Pekerjaan rumah masih banyak, termasuk kasus kekerasan terharap perempuan.

Catatan Solidaritas Perempuan, PSBB meningkatkan angka kekerasan terhadap rumah tangga maupun kekerasan gender berbasis online.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari 25 November hingga 10 Desember 2020.

Tema dan sejarah peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 25 November 2020 serta kampanye 16 Hari.

DPR RI menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Berapa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir?

Kelompok perempuan meminta DPR tidak membahas apalagi mengesahkan RUU Ketahanan Keluarga dan lebih fokus ke RUU PKS.

Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di dunia maya (KtP Cyber) telah didokumentasikan sejak 2016 saat UU ITE diberlakukan.

Yuniyanti mengatakan, ada ancaman pemerkosaan di dunia maya terhadap perempuan-perempuan yang mendukung paslon tertentu. 

Tuduhan miring soal bagian dari kampanye global, budaya lokal, serta keputusan pemerintah daerah maupun pusat bisa menjadi batu sandungan upaya antikekerasan terhadap perempuan.

Perempuan bisa dibunuh karena keperempuanannya. Duterte baru-baru ini mengancam akan menembak vagina pemberontak perempuan di Filipina.