Indeks Kekerasan Seksual

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk tindak kriminal yang merugikan gender tertentu, terutama perempuan.

Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.

Ketua Panja Willy sebut apabila pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara.

Tema dan sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2021 yaitu #GerakBersama dan Suarakan Pengesahan RUU Kekerasan Seksual.

Tahun ini merupakan tahun ke-20 Kampanye 16HAKTP diadakan di Indonesia.

Desakan tersebut menyusul pengalaman pahit FA sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan kerjanya.

Maria menjelaskan bahwa tim itu bisa bertugas memastikan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat perlindungan yang komprehensif.

Komisioner Komnas Perempuan mendukung agar frasa persetujuan seks (sexual consent) dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dihapus.

Kehadiran Permen PPKS dinilai sebagai jawaban kepastian hukum dari pemerintah atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Nadiem Makarim menjawab persepsi miring soal Permendikbudristek No 30/2021 soal kekerasan seksual di kampus.

Download isi Permendikbud no 30 soal aturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) versi PDF

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS sebagai respons maraknya kekerasan seksual di kampus menuai polemik.

MUI meminta pemerintah mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi atau merevisi Permendikbud No. 30/2021.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS didukung koalisi masyarakat sipil, tapi ditolak PKS dan Muhammadiyah.

Menag Yaqut mendukung Permen Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS dan segera mengeluarkan SE untuk PTKN di bawah Kemenag.

KOMPAKS mendorong percepatan pelaksanaan Permendikbudristek PPKS merespons masifnya kasus kekerasan seksual di kampus.

LBH Pekanbaru akan membuat laporan ke LPSK dan Kemendikbudristek serta Komnas Perempuan soal pelesehan seksual oleh dosen.

Permendikbud PPKS di kampus yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut, Ledia nilai tak memiliki landasan agama.

Kemendikbudristek menuturkan, peraturan tersebut dibuat untuk menangani kekerasan seksual yang selama ini luput tertangani oleh pihak kampus.

Hubungan buruk antara anak-orangtua membentuk hubungan toksik antar lawan jenis di masa depan.