Indeks Kekerasan Seksual

Merunut Kasus NWR, Terduga Korban Kekerasan Seksual Bripda Randy
Komnas Perempuan sebut saat NWR menghadapi kehamilan yang tak diinginkan, Randy memaksa menggugurkan kandungan meski korban menolak.

Soal Kasus NW, Menteri PPPA Minta agar Bripda Randy Dihukum Berat
Menteri Bintang minta polisi mengusut tuntas kematian NW dan memproses pelaku Bripda Randy sesuai undang-undang yang berlaku.

Soal Kasus NW Bunuh Diri, Propam Periksa Polisi Berinisial R
Divisi Propam Polda Jawa Timur saat ini tengah menyelidiki peran R dalam kejadian bunuh diri NW tersebut.

Ketua Panja DPR Beri Sinyal Draf RUU TPKS akan Dibawa ke Paripurna
Willy Aditya mengabarkan perkembangan pembahasan RUU TPKS berjalan lancar. Ia berharap minggu depan bisa pleno.

Alasan Fraksi Golkar Minta Penyusunan RUU TPKS Ditunda
Partai Golkar menjadi satu dari lima fraksi di DPR yang meminta penundaan penyusunan draf RUU TPKS.

Sulitnya Menjadi Penyintas Perdagangan Manusia di Indonesia
Penyintas perdagangan manusia masih belum mendapat pemulihan optimal dari negara. Lemahnya koordinasi pusat-daerah dan anggaran minim jadi batu sandungan.

Yang Tak Dibicarakan Saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan Manusia
Kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan manusia meningkat sepanjang pandemi. Penyebabnya selain faktor ekonomi juga hukum di Indonesia.

Apa itu KBGO, Penyebab, Contoh Kasus, & Solusi untuk Mengatasinya?
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk tindak kriminal yang merugikan gender tertentu, terutama perempuan.

Peta Fraksi di DPR yang Mendukung dan Menolak Naskah RUU TPKS
Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.

Alasan Panja DPR Tunda Pleno RUU TPKS: Baru Didukung 4 Fraksi
Ketua Panja Willy sebut apabila pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara.

Tema Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2021
Tema dan sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2021 yaitu #GerakBersama dan Suarakan Pengesahan RUU Kekerasan Seksual.

16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Tahun ini merupakan tahun ke-20 Kampanye 16HAKTP diadakan di Indonesia.

Penyintas KS Desak Nadiem Awasi Implementasi Permendikbud 30/2021
Desakan tersebut menyusul pengalaman pahit FA sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan kerjanya.

Komnas Perempuan Usul Kampus Bentuk Tim Tangani Kekerasan Seksual
Maria menjelaskan bahwa tim itu bisa bertugas memastikan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat perlindungan yang komprehensif.

Komnas Perempuan Dukung Frasa Sexual Consent Hilang dari RUU TPKS
Komisioner Komnas Perempuan mendukung agar frasa persetujuan seks (sexual consent) dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dihapus.

Permen PPKSĀ dapat Dukungan Forum Rektor hingga Direktur Politeknik
Kehadiran Permen PPKS dinilai sebagai jawaban kepastian hukum dari pemerintah atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Nadiem Jawab Persepsi Miring soal Permendikbud Kekerasan Seksual
Nadiem Makarim menjawab persepsi miring soal Permendikbudristek No 30/2021 soal kekerasan seksual di kampus.

Link Download Isi Permendikbud No 30 Soal PPKS & Kekerasan Seksual
Download isi Permendikbud no 30 soal aturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) versi PDF

Polemik Permen PPKS saat Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Marak
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS sebagai respons maraknya kekerasan seksual di kampus menuai polemik.

Ijtima Ulama MUI Minta Nadiem Cabut/Revisi Permendikbud PPKS
MUI meminta pemerintah mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi atau merevisi Permendikbud No. 30/2021.
Masuk tirto.id








