Indeks Kekerasan Seksual

Ketua Panja RUU TPKS mengklaim berbagai isu & narasi negatif sudah diantisipasi dengan rumusan naskah terbaru yang berpihak pada korban.

Komnas Perempuan sebut saat NWR menghadapi kehamilan yang tak diinginkan, Randy memaksa menggugurkan kandungan meski korban menolak.

Menteri Bintang minta polisi mengusut tuntas kematian NW dan memproses pelaku Bripda Randy sesuai undang-undang yang berlaku.

Divisi Propam Polda Jawa Timur saat ini tengah menyelidiki peran R dalam kejadian bunuh diri NW tersebut.

Willy Aditya mengabarkan perkembangan pembahasan RUU TPKS berjalan lancar. Ia berharap minggu depan bisa pleno.

Partai Golkar menjadi satu dari lima fraksi di DPR yang meminta penundaan penyusunan draf RUU TPKS.

Penyintas perdagangan manusia masih belum mendapat pemulihan optimal dari negara. Lemahnya koordinasi pusat-daerah dan anggaran minim jadi batu sandungan.

Kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan manusia meningkat sepanjang pandemi. Penyebabnya selain faktor ekonomi juga hukum di Indonesia.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk tindak kriminal yang merugikan gender tertentu, terutama perempuan.

Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.

Ketua Panja Willy sebut apabila pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara.

Tema dan sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2021 yaitu #GerakBersama dan Suarakan Pengesahan RUU Kekerasan Seksual.

Tahun ini merupakan tahun ke-20 Kampanye 16HAKTP diadakan di Indonesia.

Desakan tersebut menyusul pengalaman pahit FA sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan kerjanya.

Maria menjelaskan bahwa tim itu bisa bertugas memastikan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat perlindungan yang komprehensif.

Komisioner Komnas Perempuan mendukung agar frasa persetujuan seks (sexual consent) dalam draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dihapus.

Kehadiran Permen PPKS dinilai sebagai jawaban kepastian hukum dari pemerintah atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Nadiem Makarim menjawab persepsi miring soal Permendikbudristek No 30/2021 soal kekerasan seksual di kampus.

Download isi Permendikbud no 30 soal aturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) versi PDF

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS sebagai respons maraknya kekerasan seksual di kampus menuai polemik.