Indeks Kasus Suap
Dua Auditor BPK Jadi Tersangka Baru Kasus Pencucian Uang
KPK menetapkan dua auditor BPK sebagai tersangka baru untuk kasus pencucian uang yang sebelumnya mereka telah dijerat kasus suap Kemendes-PDTT.
KPK Sita Dokumen Transaksi Kasus Suap Wali Kota Tegal
Tim KPK hari ini melakukan penggeledahan di 4 lokasi di Kota Tegal. Penggeledahan itu berhasil menyita dokumen yang berkaitan dengan transaksi di kasus suap Wali Kota Tegal.
Fakta-fakta Penting Seputar Kronologi OTT KPK Walikota Tegal
KPK telah menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Tegal, apa saja fakta-fakta penting di balik kasus suap yang diduga mencapai Rp5,1 miliar ini?
Diduga Terima Suap Rp5,1 Miliar, Wali Kota Tegal Ditahan KPK
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur atas dugaan menerima suap korupsi dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah.
Wali Kota Tegal Diduga Pakai Duit Suap untuk Pilkada
KPK menduga Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno berencana memakai duit hasil suap untuk membiayai pencalonannya di Pilkada 2018.
KPK Tetapkan Wali Kota Tegal Sebagai Tersangka Kasus Suap
KPK menetapkan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno (SMS), sebagai tersangka kasus suap hasil OTT di Kota Tegal pada 29 Agustus 2017.
Suap Dirjen Hubla Kemenhub: PT AGK Klaim Hanya Beri ATM
Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan mengklaim hanya memberikan suap ke Dirjen Hubla non-aktif, Tonny Budiono dalam bentuk ATM.
Pemberi Suap Patrialis Akbar Divonis 7 dan 5 Tahun Penjara
Sebagai pemberi suap Patrialis, Basuki divonis 7 tahun penjara, sementara Ng Fenny divonis 5 tahun kurungan.
Menelisik Harta Kekayaan Dirjen Hubla Kemenhub Tonny Budiono
Bagaimana sepak terjang A. Tonny Budiono dan berapa harta kekayaannya yang dilaporkan selama menjabat penyelenggara negara di Kemenhub?
Pimpinan Samsung Divonis 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap
Atas putusan itu, tim kuasa hukum pemimpin Samsung Group mengatakan akan mengajukan banding.
Dirjen Hubla Tonny Budiono Diintai KPK Selama 7 Bulan
KPK resmi menetapkan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap.
Catatan Buruk Korupsi di Ditjen Hubungan Laut Kemenhub
KPK membongkar kasus suap yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Kasus ini melengkapi sejumlah isu miring terkait korupsi dan pungli di Dirjen Perhubungan Laut selama ini.
Hakim Izinkan Bupati Terdakwa Penyuap Akil Mochtar Dilantik
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jakarta mengizinkan Bupati Buton terpilih dilantik meski statusnya kini sebagai terdakwa pemberi suap kepada bekas Ketua MK, Akil Mochtar.
Kasus Suap Panitera PN Jaksel Pakai Modus Sandi Rahasia
Komunikasi di kasus suap panitera pengganti PN Jaksel kerap memakai kata sandi "Sapi" dan "Kambing" untuk menyamarkan nilai pemberian duit.
Sidang Vonis Penyuap Patrialis Ditunda Sebab Hakim Naik Haji
Jadwal sidang putusan vonis bagi dua terdakwa penyuap Patrialis Akbar ditunda karena salah satu anggota majelis hakim berangkat ibadah haji. Hakim pengganti dianggap perlu waktu lagi untuk mempelajari perkara ini.
Para Pejabat Kemendes Suap Auditor BPK Pakai Duit Patungan
Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.
Patrialis Akbar dituntut 12,5 Tahun
Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, dituntut 12,5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Tiga Saksi Kasus Korupsi DPRD Jatim Diperiksa KPK
Tiga orang saksi akan diperiksa untuk M Kabil Mubarok yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu.
Tim Penyidik KPK Periksa Staf Kejari Pamekasan
Tim penyidik dari KPK memeriksa staf Kejaksaan Negeri Pamekasan guna mendalami kasus dugaan suap dana desa oleh Kepala Kejari Rudy Indra Prasetya.
Saipul Jamil Divonis 3 Tahun Bui dalam Kasus Suap Panitera
Saipul Jamil terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebesar Rp250juta untuk pengurusan kasus asusila.