Indeks Kasus Peretasan

Menurut Kabareskrim kasus tindak pidana siber, seperti peretasan PDNS bukan perkara yang mudah dituntaskan begitu saja.

Peretasan PDN Sementara yang sampai mengganggu proses KIP Kuliah sudah merugikan banyak masyarakat.

Hadi mengatakan pemerintah akan melakukan proses pencadangan atau back up setiap data yang tersimpan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Saat ini layanan KIP Kuliah belum bisa diakses imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

“Ada kerugian ekonomi sebesar Rp6,3 triliun. Ada surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDN sebesar Rp2,7 triliun."

DPR mendesak pembentukan satuan tugas (Satgas) nasional yang bertugas melindungi keamanan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Indonesia telah beberapa kali menjadi korban serangan siber, tapi pemerintah seakan tak pernah belajar dari kesalahan.

Jurnalis Narasi, Jay Akbar, sebagai penggugat tak dikenai sanksi selain biaya perkara senilai Rp935 ribu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi malah berkelakar lebih bahaya data selingkuhan atau data hutang yang bocor.

Setidaknya sudah 48 orang menjadi korban peretasan oleh komplotan ini, salah satu yang disasar adalah Kapolda Jawa Tengah.

Jay menilai Telkomsel gagal menjaga nomor miliknya dari peretasan. Karena itu, melalui gugatan ini, pihaknya ingin tahu penjelasan dari pihak tergugat.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.

Usman Hamid menilai jika kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, maka kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Tak hanya awak redaksi, upaya peretasan juga menyasar pada tim finance, human capital bahkan support product Narasi.

Upaya peretasan menimpa awak redaksi yang berasal dari berbagai level, mulai dari pemimpin redaksi, manajer, produser, hingga reporter.

Pemimpin Redaksi Narasi, Zen RS belum bisa memastikan apakah upaya peretasan ini terkait kerja-kerja jurnalistik.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.