Indeks Kasus Peretasan

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Tak hanya awak redaksi, upaya peretasan juga menyasar pada tim finance, human capital bahkan support product Narasi.

Upaya peretasan menimpa awak redaksi yang berasal dari berbagai level, mulai dari pemimpin redaksi, manajer, produser, hingga reporter.

Pemimpin Redaksi Narasi, Zen RS belum bisa memastikan apakah upaya peretasan ini terkait kerja-kerja jurnalistik.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.

Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.

DPR meminta tim reaksi cepat bentukan Presiden Jokowi melawan serangan siber bekerja dengan benar-benar cepat.

Erick Thohir mengajak para peretas dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Kemenkumham RI membantah soal peretasan dan kebocoran data dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Kasus kebocoran data pribadi Indihome dan PLN menjadi cermin kerentanan sistem keamanan siber Indonesia, apakah solusi konkretnya agar tak berulang?

Kejari Garut menyebut peretasan websitenya dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan pelayanan publik.

Kasus peretasan di dunia digital menjadi kejadian yang tak lagi asing. Penting untuk menelisik tingkat inklusivitas internet dan kondisi kebebasan digital.

Nomor seluler dan sejumlah akun medsos Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim diretas pihak tak dikenal.

Banyaknya kasus peretasan belakangan ini dinilai sangat berbahaya. Sebab Indonesia sudah masuk tahap ‘red alert’ terhadap serangan siber.

Akun YouTube resmi BNPB Indonesia siang ini berubah nama menjadi "Ethereum 2.0" dan melakukan siaran langsung mata uang kripto.

Reputasi BSSN sebagai institusi keamanan siber berpotensi memburuk akibat kasus peretasan.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sempat dibahas DPR periode sebelumya.

Pemerintah didorong memasang sensor Cyber Threat Intelligence untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

Peretasan situs milik pemerintah biasanya dilakukan dengan metode serangan defacing atau mengubah tampilan situs.