Menuju konten utama

DPR Desak Kominfo dan BSSN Bentuk Satgas Jaga Keamanan Siber

DPR mendesak pembentukan satuan tugas (Satgas) nasional yang bertugas melindungi keamanan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

DPR Desak Kominfo dan BSSN Bentuk Satgas Jaga Keamanan Siber
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memimpin rapat kerja antara DPR, Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, dan TNI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

tirto.id - Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BSSN membentuk satuan tugas (Satgas) nasional yang bertugas melindungi keamanan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, saat membacakan kesimpulan rapat bersama Menkominfo, Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN, Hinsa Siburian terkait serangan ransomware terhadap PDNS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Membentuk satuan tugas nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan Keamanan siber PDNS. Satgas melakukan perbaruan sistem, perangkat lunak secara berkala mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menggunakan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan keamanan siber serta melakukan evaluasi berkelanjutan protokol keamanan yang ada," kata Meutya.

Komisi I DPRD RI juga meminta agar membentuk krisis senter terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan atau help desk dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomwares.

Meutya mengatakan, keamanan siber bukan sekadar masalah teknis, tetapi isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.

"Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan Menkominfo dan Kepala BSSN untuk mendapatkan laporan terkini mengenai insiden PDNS atau diserangnya PDNS," tutur Meutya.

Dalam kesempatan terpisah, Meutya memandang serangan terhadap PDNS yang tak kunjung pulih itu merupakan masalah respons. Apalagi, serangan serupa juga dialami negara lain.

"Kita tahu serangan itu juga ada di negara lain, tetapi bagaimana respons cepat dari pemerintah yang kita butuhkan. Dan tadi sudah dijelaskan salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan satgas," kata Meutya.

DPR melihat belum ada keterpaduan antara Kemenkominfo dan BSSN dalam penanganan serangan terhadap PDNS.

"Karana yang kita lihat keterpaduan masalah itu belum ada," tutup Meutya.

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) milik pemerintah terjadi pada Kamis pekan lalu. Serangan tersebut diduga akibat kelompok LockBit lewat aplikasi LockBit 3.0.

Budi Arie Setiadi berjanji akan segera membongkar pelaku yang menyerang PDNS itu.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apapun," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2024) malam.

Budi menyebut pelaku yang meretas PDNS tersebut bukan dari negara tetapi perorangan dengan motif ekonomi.

"Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi," kata Budi.

Baca juga artikel terkait PERETASAN atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Flash news
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang