Indeks Kasus Korupsi

Danke menegaskan bahwa kesalahan tersebut terjadi pada proses pengetikan yang dilakukan Kejari Karo sehingga surat berbeda dengan Pengadilan Negeri Medan.

Wira menegaskan, koordinasi dengan penasihat hukum Amsal dilakukan sebelum pertemuan tersebut sehingga mengklaim tidak ada niat untuk melakukan tekanan.

Amsal menilai bahkan pihak yang mengelola anggaran di desa pun tidak memahami alasan dirinya dijerat pidana.

Setya menyebut bahwa harga Chromebook tersebut masih bisa ditawar walaupun proses penetapan harganya sudah ditentukan oleh kantor pusat.

Asep menyatakan bahwa koordinasi ini masih penanganan tahap awal sehingga belum bisa dijelaskan secara gamblang.

KPK membuka kemungkinan Ono akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan terkait penggeledahan ini.

Selain BKS, JPU juga menghadirkan Danto Restiawan (DR) selaku mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjend Hubungan Darat.

Budi menyebut, permintaan keterangan terhadap para pengusaha rokok ini dilakukan untuk membuat perkara ini semakin terang.

Majelis hakim menilai mantan Sekretaris MA itu terbukti menerima uang korupsi senilai Rp137.159.183.940 dan melakukan upaya pencucian uang.

Ono sempat diperiksa KPK dan disebut menerima aliran uang dari tersangka swasta dalam kasus ini, yaitu Sarjan. 

Pemeriksaan terhadap Ruri dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus ini.

Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan JPU Kejari Karo yang sebelumnya menuntut terdakwa Amsal Sitepu dengan pidana penjara selama dua tahun.

Kerry menyebut keterlibat ayahnya dalam proses pinjaman karena diminta langsung oleh pihak bank.

Irawan pun membantah isi surat dakwaan yang menyebut bahwa dia menawarkan rencana pengambilalihan terminal BBM PT OTM kepada Hanung.

Yaqut juga meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung soal dugaan penyerahan dan penerimaan uang ini kepada kuasa hukumnya.

Irawan membantah dirinya menjadi perantara komunikasi antara Riza Chalid dan terdakwa Hanung Budya dan Alfian Nasution.

Asep mengatakan, Asrul dan Ismail memberikan uang kepada Hilman Latief dan Gus Alex sehingga mendapat keuntungan dari kuota haji.

Asep menyebut, Ismail dan Asrul berperan dalam penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8 persen sebagaimana diatur undang-undang.

Leontinus menilai sangat tidak masuk akal ketika hasil pekerjaan seperti editing yang telah diakui kualitasnya oleh para pengguna jasa dinilai nol rupiah.

Dalam eksepsi yang dibacakan di PN Pekanbaru, kuasa hukum Gubernur Riau nonaktif itu juga menilai JPU tidak menyebutkan peraturan yang dilanggar.