Indeks Kasus Korupsi

KPK juga memanggil Kepala Desa Panongan, Cirebon, Rusmini, untuk diperiksa, tetapi belum diketahui kehadirannya.

KPK mengeklaim sudah mengirimkan surat pemanggilan kedua kepada Hasto sebagai tersangka dalam kasus merintangi penyidikan.

Zarof Ricar, terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas kasus Ronald Tannur, dan gratifikasi, meminta majelis hakim membebaskannya dari tahanan.

Saat ini, status Tom Lembong dan Charles Sitorus dalam kasus impor gula sudah ditahan di bawah kewenangan Kejari Jakarta Pusat.

KPK akan memanggil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, apabila penyidik menilai bukti dan keterangan saksi cukup dan tak menutup kemungkinan menahan Hasto.

Yofi dituntut membayar uang pengganti total Rp55,4 miliar dan dikurangi dari hasil sitaan mencapai Rp34,06 miliar sehingga kurang Rp21,3 miliar.

Ketiga tersangka diduga merugikan negara Rp893 miliar dalam kasus korupsi di tubuh ASDP dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan.

Kortas Tipikor memanggil Prasetyo Edi Marsudi dalam rangka mengklarifikasi keterangan karena namanya disebut terlibat dalam kasus korupsi lahan Cengkareng.

Kortas Tipikor menyatakan kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan sidang etik telah selesai berkaitan kedua penyidik tersebut.

Para terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan akan berlanjut pada 18 Februari 2025 dengan agneda pemeriksaan saksi dan bukti.

Ronny masih meyakini bahwa penetapan tersangka Hasto tidak dilakuka secara profesional dan hasil praperadilan akan berpihak kepada Sekjen PDIP itu.

Hakim praperadilan menilai proses hukum kepada Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri, sah secara hukum.

Yusril menilai, Indonesia meratifikasi OECD akan membuat Indonesia bisa menindak orang asing yang menyuap WNI dan sebaliknya.

Kejagung tak menutup peluang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Harli mengaku, penyidik menyita 5 dus dokumen berisi handphone, laptop dan dokumen digital dalam penggeledahan yang berlangsung hampir 7 jam itu.

Prabowo menegaskan tidak ada siapapun yang kebal hukum di era pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Uang tersebut diterima dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang terdiri atas untuk Zarof Rp1 M dan hakim kasasi hakim agung Soesilo Rp5 M.

Semua diperoleh Zarof selama menjadi makelar kasus di tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan peninjauan kembali level Mahkamah Agung dari 2012.

Kejati Jakarta juga menjadwalkan pemeriksaan pimpinan Perisai Kebudayaan dan Seni, Pri Mulya Priadi, serta seniman, Ewith Bahar, tetapi mangkir.

Jaksa mengatakan, tiga terdakwa tersebut telah melakukan negosiasi harga dan menandatangani surat pesanan APD sebanyak lima juta set tanpa surat pesanan.