Indeks Kasus Korupsi Blbi

KPK memanggil Menteri Koordinator Perekonomian era presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam kasus korupsi BLBI pada Selasa (2/7/2019).

Febri enggan mendetailkan siapa yang akan dipanggil sebagai saksi terkait kasus korupsi BLBI.

Tersangka kasus korupsi BLBI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim untuk dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik KPK, hari ini, Jumat (28/6/2019).

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan lain seperti mengajukan gugatan atau penagihan dalam penyelesaian kasus korupsi SKL BLBI.

Kuasa hukum pengusaha Sjamsul Nursalim (SN), Maqdir Ismail menilai permintaan KPK untuk memeriksa kliennya sebagai tersangka kasus BLBI BDNI

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail mempertanyakan penetapan tersangka oleh KPK terhadap klien dan istri kliennya.

Saut menyatakan, Sjamsul Nursalim pernah mangkir sebanyak tiga kali dalam pemanggilan KPK. 

KPK telah menetapkan tersangka baru kasus BLBI yakni Mantan Bos BDNI Sjamsul Nursalim dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya segera mengumumkan tersangka baru kasus korupsi BLBI.

"Sampai pagi ini, belum ada konfirmasi kedatangan atau tidak datang dari pihak Sjamsul Nursalim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim diagendakan permintaan keterangan dalam pengembangan kasus BLBI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Syafruddin menyatakan banding setelah mendengar putusan hakim.

Sidang kasus BLBI diwarnai dengan protes Yusril Ihza Mahendra yang keberatan dengan jaksa KPK karena menghadirkan saksi ahli dari BPK.

Dalam persidangan korupsi kasus BLBI, Boediono mengaku lupa soal keputusan rapat terbatas di Istana Negara pada Februari 2004 yang membahas penghapusbukuan (write off).

Sidang kasus SKL BLBI hari ini menghadirkan dua saksi dari pihak JPU KPK yakni mantan wapres Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis.

Kedua ekonom senior itu akan menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam kasus pemberian SKL BLBI.

Eksepsi Syafruddin Arsyad Tumenggung menyebut hasil audit BPK terkait dengan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI, yang terbit pada 2002, 2006 dan 2017, saling bertentangan.