Indeks Kasus Dugaan Penistaan Agama

Masyarakat Indonesia diyakini sudah cukup dewasa dalam urusan toleransi dan menyikapi perbedaan.

Terkait agenda pembacaan tuntutan sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap melanjutkan jadwal pembacaan tuntutan tetap pada Selasa, 11 April 2017. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo justru setuju menunda agenda pembacaan tuntutan Ahok.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menyarankan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelang pencoblosan Pilkada putaran kedua 2017.

Dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama, terdakwa Basuki Tjahaja Purnama membocorkan cara agar tidak meledak-ledak dan mengomel di hadapan publik.

Ketua JPU Ali Mukartono sempat bersitegang dengan terdakwa Ahok dan penasehat hukum Humprey R Djemat saat Ali berusaha menyamakan konteks pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan pernyataan Ahok kepada media massa di Balai Kota.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara menetapkan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari JPU pada Selasa 11 April 2017 dan dapat disiarkan langsung oleh media massa.

Alasan Ahok membahas surat Al Maidah ayat 51 di pidatonya saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu ialah karena ingin meyakinkan peserta sosialisasi program bantuan budidaya ikan kerapu. 

"Pak Basuki pidato dalam rangka budidaya perikanan. Lalu didukung pendapatnya itu, dilegitimasi diperkuat oleh tokoh seorang Gus Dur, kok bisa diadili? Sementara Pak Rizieq ngomong seperti itu kok tidak diapa-apain. Adil tidak? Ini tidak lain tidak bukan untuk rekayasa menjegal Pak Ahok sebagai Gubernur," kata anggota tim kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta.

Kuasa hukum Ahok memutar video ceramah imam besar FPI, Rizieq Shihab di persidangan ke-17 perkara penistaan agama karena diduga memuat ujaran kebencian dan jadi bukti kasus ini manuver politik terkait Pilkada DKI Jakarta.

Pengajuan barang bukti video Buni Yani berawal saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar video Buni Yani tidak disita dan ada penetapan pengadilan. Mereka mengatakan, video Buni Yani hanya digunakan untuk perkara Buni Yani.

Video yang diputar jaksa adalah video Ahok yang sedang memarahi bawahannya saat memimpin rapat internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Trimoelja D Soejardi mengatakan penayangan video utuh pidato Ahok di Kepulauan Seribu untuk memperjelas konteks dalam program budidaya ikan kerapu.

Video pidato singkat Gus Dur, soal umat muslim tidak perlu mempermasalahkan agama saat memilih pemimpin pemerintahan, diputar di sidang ke-17 kasus penistaan agama Ahok.

JPU akan menayangkan video pidato dan wawancara Ahok dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (4/4/2017), dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan barang bukti.

TNI mengaku bersikap netral terhadap kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.

Massa aksi 31 Maret 2017 (313) yang berupaya mendesak penegakan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai berkumpul di sekitar Bundaran Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama akan memasuki tahap pemeriksaan terdakwa dan penuntutan.

I Gusti Ketut Ariawan berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok prematur dan tak jelas.

Saksi ahli agama di persidangan ke-16 perkara penistaan agama, Hamka Haq berpendapat seharusnya MUI melakukan tabayun ke Ahok sebelum menerbitkan pernyataan dan sikap keagamaan soal kasus penistaan agama. 

Saksi ahli bahasa dari Universitas Atma Jaya Bambang Kaswanti Purwo menilai konteks Ahok mengutip surat Al Maidah 51 itu berkaitan untuk mendukung program budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu.