Indeks Kasus Cpo

Sprindik kasus dugaan korupsi dengan cara menipulasi ekspor Crude Palm Oil sudah diterbitkan, namun belum ada penetapan tersangka.

Sebelumnya, Syafei divonis Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Marcella Santoso juga didenda Rp600 juta dengan subsider kurungan 150 hari apabila tak mampu dibayar hingga 100 hari, sejak putusan inkrah.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa menjerat siapa saja asal memenuhi unsur dalam Pasal 3 TPPU. Singkatnya, ada bukti kejahatan.

Dalam sidang suap vonis lepas ekspor CPO, Maya Kurniawati mengungkap Jeep Rubicon dibeli Ary Bakri atas namanya dan menjadi bagian perkara TPPU.

Ary Bakri adalah terdakwa kasus suap majelis hakim terkait putusan lepas atau onslaag kasus korupsi ekspor CPO.

Mantan Ketua PN Jakarta Pusat Rudi Suparmono disebut pernah menerima uang suap sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat via pengacara Wilmar Group, Ariyanto.

Dua terdakwa yang dimaksud adalah Ketua Tim Cyber Army, Adhiya Muzakki, dan eks Direktur Jak TV, Tian Bachtiar.

Wahyu juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Arif juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Djuyamto dkk menyampaikan akan berpikir matang terlebih dahulu sebelum memutuskan mengajukan banding atau tidak.

Djuyamto dkk telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi korupsi menerima suap.

Djuyamto meminta hukumannya dikurangi karena telah melakukan beragam kegiatan seperti gelar wayang serta mengakui telah melakukan tindak pidana korupsi.

JPU menuntut Arif Nuryanta dengan pidana 15 tahun penjara dalam kasus vonis lepas ekspor minyak goreng CPO.

Kejagung menetapkan Marcella Santoso, Ariyanto, dan M. Syafei, sebagai tersangka TPPU suap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Harli mengaku, penyidik tidak langsung menemukan uang di bawah kasur itu, tetapi diberitahu oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan penyidik.

Pemanggilan Lutfi berdasar Surat Panggilan Saksi Nomor: SPS-2615/F.2/Fd.2/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). 

Pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejagung sebagai saksi kasus CPO memunculkan pertanyaan "bagaimana dengan elektabilitas Golkar?"