Indeks Joko Widodo

Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

Amien Rais selama ini dikenal sering mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kali ini Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu justru melontarkan pujian untuk sang presiden. Amien Rais memberikan apresiasi positif kepada Presiden Jokowi terkait pemberantasan narkoba.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pihaknya memantau secara serius gempa bumi yang mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang terjadi pada Rabu (2/3/2016) malam.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara sebagai reaksi atas aksi saling “serang” yang melibatkan beberapa menteri Kabinet Kerja.

Menteri Badan Usaha Milik Negara telah mengusulkan enam sektor holding kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang diselenggarakan untuk pembahasan lebih lanjut, kata seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Pemerintah mengambil langkah yang sangat berhati-hati dalam memutuskan kelanjutan dari pengembangan Blok Masela dengan mengatakan bahwa keputusan terhadap proyek tersebut baru akan diambil pada tahun 2018.

Kadin Indonesia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata pada Blok Masela di Arafura, Maluku, sebab proyek tersebut dinilai dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan mengirimkan utusan untuk bertemu dengan pihak konfederasi sepakbola dunia atau FIFA.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.