tirto.id - Pembangunan Blok Masela menggunakan skema terapung (Floating Liquified Natural Gas/FLNG) atau 'offshore' dinilai dapat mempertegas eksistensi dan kekuasaan Indonesia terutama di wilayah perbatasan dengan Australia, seorang pengamat mengatakan.
Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies Connie Rahakundini Bakrie mengatakan pada hari Senin, (14/3/2016), dengan memilih FLNG, Indonesia akan lebih cepat menancapkan eksistensi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) itu dibandingkan skema darat atau 'onshore'.
"Dari aspek 'presence' atau kehadiran, termasuk aspek pengembangan pertahanan baik militer [TNI] dan non-militer yaitu tumbuhnya lalu lintas kapal di area Masela, pilihannya memang harus 'offshore'," kata pengamat militer tersebut di Jakarta.
"Kalau tidak percaya tentang teori 'presence' saya, sekarang dibalik berpikirnya. Kenapa Australia malah lebih dulu membangun FLNG yang dekat dengan Timor Leste dan Indonesia? Kenapa tidak membuat 'onshore' di Darwin saja?," katanya, sembari menambahkan bahwa saat ini Australia juga tengah memperkuat wilayah perbatasannya dengan membangun sejumlah FLNG.
Connie mengaku heran dengan pihak-pihak tertentu yang justru menilai FLNG rentan terhadap pengawasan dan keamanan wilayah negara.
Ia menjelaskan bahwa FLNG justru akan mendorong TNI Angkata Laut (AL) memiliki aspek materi ideal berupa Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu KRI, pesawat udara, marinir, pangkalan, dan kapabilitas perang udara (TNI Angkatan Udara) sebagai payung utama kekuatan AL, sehingga mampu mengefektifkan pola operasi pengamanan negara kepulauan hingga perairan kawasan.
"Artinya, di Indonesia timur akan semakin terwujud Pangkalan TNI AL yang bersinergi dengan Pangkalan TNI AU yang besar, kuat, dan mumpuni," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa skema 'onshore' yang mendadak muncul dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya cukup mengeherankan, mengingat bahwa proyek Masela sendiri sebenarnya sudah direncanakan dan diproses sejak 16 tahun lalu.
Connie menilai bahwa kemungkinan skema itu muncul sebagai bagian dari 'proxy war' yang digerakkan oleh Australia dan aliansinya.
"Masela dan Maluku pada umumnya serta Papua sedang sangat 'sexy' seperti Aceh dan Timtim [Timor Timur] dulu. Karenanya, sikap pemerintah yang tegas segera diperlukan dan sekali lagi Presiden jangan terjebak hanya pada masalah hitungan proyek 'onshore' dan 'offshore', tapi bagaimana aspek 'detterance' yang akan diberikan dan aspek keberlangsungan sumber daya kita ke depan," katanya.
'Proxy war' merupakan konflik antara dua negara di mana keduanya tidak terlibat konfrontasi secara langsung.
Connie menambahkan, visi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi abad 21 sudah jelas yakni mewujudkan poros maritim dunia.
Dengan demikian, paradigma Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dan rencana pembangunan FLNG Masela, lanjut Connie, adalah peluang membangun kekuatan garda terdepan samudera (TNI AL) dan dirgantara (TNI AU) yang sejalan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, yang indah, namun terlupakan.
