tirto.id - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara sebagai reaksi atas aksi saling “serang” yang melibatkan beberapa menteri Kabinet Kerja. Presiden Jokowi menilai, hal-hal seperti itu masih wajar terjadi dalam suatu lingkungan kerja. Namun, pesan presiden, masyarakat harus bisa menjadikannya sebagai suatu pembelajaran.
"Silang pendapat? Itu dinamika biasa. Saya masih senyum gini. Itu menjadi sebuah pembelajaran publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar," ujar Presiden Jokowi di Binjai, Sumatera Utara, Rabu (2/3/2016).
Sikap Presiden Jokowi tersebut sedikit berbeda dengan pernyataan yang sebelumnya diucapkan oleh Johan Budi selaku juru bicara presiden beberapa waktu lalu. Johan Budi saat itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak terlalu senang dengan aksi beberapa menterinya yang saling “serang” di ranah publik.
"Tentu presiden tidak happy situasi yang seperti ini, dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," tandas Johan Budi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta.
"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," lanjutnya.
"Jadi kembali ditegaskan oleh presiden, cukup, hentikan itu, ke depan siapa pun pembantunya untuk kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden," tegas mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Saling “serang” di kalangan menteri Kabinet Kerja memang beberapa kali terjadi, seperti yang melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam masalah proyek pembangkit listrik, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, hingga kilang gas Masela.
Silang pendapat terjadi pula antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kali ini terkait impor beras. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga pernah berselisih paham dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai proyek kereta cepat.
Yang terbaru adalah polemik yang melibatkan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
