Indeks Joko Widodo

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Presiden Jokowi meminta tarif tol Pandaan – Malang Seksi I-III yang baru diresmikan digratiskan selama mudik lebaran 2019.

Selain kabinet profesional, Jokowi juga bisa membuktikan pernyataannya soal memerintah tanpa beban di periode kedua dengan cara menyelesaikan kasus HAM berat di masa lalu.

Kabinet zaken mungkin jadi jawaban atas dugaan bagi-bagi jabatan. Tapi bersamaan dengan itu juga ada masalah. Salah satunya adalah ketidakcocokan dengan presiden.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meminta agar siapa pun presiden-wakil presiden terpilih agar kembali menjahit 'merah putih'.

Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

Kabinet zaken sulit dibentuk karena tekanan parpol. Setidaknya lewat kasus penunjukan Ma'ruf Amin, Jokowi terlihat bisa ditekan.

Jokowi mungkin akan mengganti sejumlah menteri. Ini juga peluang baginya untuk merangkul oposisi.

Sejumlah aktivis mengkritik pernyataan Wiranto soal tim khusus dan Hendropriyono tentang "provokator keturunan Arab". Dua bekas tentara ini dinilai tak layak masuk kabinet Jokowi.

Pertemuan AHY dan Jokowi menimbulkan pertanyaan, apakah Partai Demokrat akan pindah gerbong koalisi?

TKN menyatakan Ma'ruf Amin sedang di luar kota sehingga tidak menghadiri pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah anggota tim pemenangan paslon 01 pada 28 April lalu.

Hasto Kristiyanto menyatakan sejumlah usulan muncul dalam pembahasan soal kabinet di internal TKN Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya, soal perampingan postur kabinet. 

Jokowi menyatakan pemerintah sudah mengantongi tiga kandidat lokasi ibu kota baru. Ketiga lokasi itu masih dikaji kelayakannya. 

Video "Siap Presiden" Prabowo viral. Banyak yang membuat parodinya, termasuk tim kampanye Jokowi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku menerima informasi bahwa Polri akan segera mengaktifkan desk atau unit khusus pidana perburuhan di Polda Metro Jaya.

Tuntutan kepada pemerintah untuk merevisi PP Pengupahan akan kembali disuarakan oleh sejumlah organisasi buruh dalam aksi May Day 2019.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Syukur Sapto justru menilai PP 78/2015 tentang pengupahan sudah sesuai dengan aspirasi buruh. 

TKN menilai ada baiknya PAN mengakui keunggulan Jokowi-Ma'ruf terlebih dahulu jika partai tersebut berniat bergabung dengan koalisi mereka.  

TKN menyebutkan, pertemuan antara Presiden KSPI Said Iqbal dengan Presiden Jokowi bukan untuk berbalik memberikan dukungan.

TKN menilai pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli Hasan menjadi awal baik bagi upaya rekonsiliasi meski terjadi spontan di sela-sela pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku.