Indeks Insider

Peluncuran 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diundur dari jadwal semula pada 19 Juli ke 21 Juli 2025.

BJB telah melakukan investigasi internal terhadap karyawan yang diduga membobol uang nasabah hingga Rp2,1 miliar tersebut.

Manajemen GOTO menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum.

BEI menegaskan pelambatan terjadi bukan karena minat pasar terhadap perdagangan karbon mengalami penurunan.

Wacana ini muncul sebagai upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Manajemen RAFI sebut Creative Mobile Adventure telah mencabut permohonan PKPU di PN Jakarta Pusat.

Penundaan rilis data kemiskinan oleh BPS hari ini, dengan alasan peningkatan kualitas data, menimbulkan spekulasi publik.

Angka Rp90 triliun sebelumnya berasal dari dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga memengaruhi pos PNBP tahun 2025.

Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung program kerja utama dan strategis yang belum tercakup dalam pagu awal.

Menurut Bahlil, pengenaan tarif bea keluar akan memberatkan pengusaha apabila harga di pasar global sedang anjlok.

Meski pendapatan tumbuh, ASDP hanya mencatatkan laba bersih sebesar Rp447,31 miliar, turun 30 persen dari 2023 yang mencapai Rp636,54 miliar.

Penunjukan marketplace luar negeri sebagai pemungut pajak juga bukan pertama kalinya dilakukan.

Menurut Tonic, dividen sebesar Rp89 miliar tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2014 hingga 2017 yang seharusnya dibayarkan ke Jawa Pos.

Direktorat Jenderal Pajak masih perlu bertemu para pemilik platform lokapasar untuk memastikan kesiapan mereka.

Jawa Pos mengeklaim telah menempuh jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan dengan Nani Wijaya dan Dahlan Iskan, tapi belum direspons.

Masyarakat diimbau melapor melalui Care Center, WhatsApp, atau langsung ke kantor BPJS setempat jika merasa dirugikan oleh pihak faskes.

Jumlah kepesertaan ini telah didukung oleh 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).

Jumlah kasus dari delapan penyakit katastropik tersebut mencapai 33 juta kasus sepanjang 2024.

Piagam diberikan untuk memberikan kepastian terhadap apa saja kewajiban yang harus dijalankan masyarakat serta memberikan kepastian hukum ke wajib pajak.

DJP juga tengah meninjau ulang kebijakan perpajakan yang tumpang tindih serta memperkuat mekanisme pemungutan pajak di sistem administrasi perpajakan.