Indeks Indepth

Mekanisme LPJ dana operasional RT/RW selama empat bulan masa Djarot adalah paling berbelit dibandingkan tiga gubernur sebelumnya.

Bagaimana dunia usaha seperti pengembang melihat pasar properti di 2018 setelah mengalami kelesuan beberapa tahun sebelumnya?

Sebaran apartemen dengan harga terjangkau semakin berada di pinggiran Jakarta.

Ketika negara menyeberangi batas dengan mengurus iman dan kepercayaan warganya.

Di balik tampilan luarnya yang serba gemerlap, ada keresahan dan cinta yang keras kepala terhadap kawasan yang telah berubah ini.

Ikan berbadan jumbo yang tampak mengerikan ini menjadi perburuan banyak orang.

Era kejayaan sudah bukan milik sopir ojek pangkalan. Tren bergeser ke ojek online.

Kasus-kasus perdagangan manusia, serta eksploitasi lain terhadap perempuan, bermula dari (pemaksaan) perkawinan anak.

Bukan meringankan ekonomi keluarga, anak perempuan yang (dipaksa) menikah sebelum usia dewasa rentan mengalami KDRT dan terpaksa bekerja tanpa keterampilan.

Penerapan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bandung menuai polemik.

Warga harus saweran, bahkan berjualan jus dan cireng, untuk membayar ratusan juta biaya perkara demi mempertahankan ruang hidup mereka.

Beroperasinya PLTU Cirebon dan Indramayu merusak lingkungan sekitar.

Pemerintah seharusnya berpikir seribu kali sebelum memutuskan untuk membangun PLTU.

Tanpa kerja apa pun, Pemda Jakarta menerima pajak parkir ratusan miliar dari swasta setiap tahun, sangat jomplang dari retribusi parkir yang dikelola sendiri.

Seorang aktivis yang mengadang aksi pembersihan paksa lahan warga dijatuhkan aparat, diinjak-injak, rambutnya dijambak, lalu diseret menjauhi lokasi.

Satu jilatan es krim Aice adalah tiap lapis kualitas kesehatan para buruhnya yang dirampas oleh perusahaan.

Salah seorang paitua paling dihormati di Papua meminta pemerintahan Indonesia berdialog secara bermartabat untuk membahas keadilan politik bagi Papua.

Operasi militer Indonesia perdana di Papua pada 1965 telah menewaskan puluhan warga sipil. Sesudahnya, perlawanan dan kekerasan tak pernah surut.

Siapa yang benar dan salah dalam polemik penaikan anggaran dalam RAPBD DKI 2018: Djarot, Anies-Sandiaga, atau DPRD DKI Jakarta?