ICW menemukan ketidakwajaran data impor 4 komoditas pangan pada periode 2005-2017. Volume impor versi BPS lebih sedikit dari data versi negara penjual atau eksportir.
Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menilai impor jagung saat mendekati musim panen menunjukkan pemerintah tidak serius urus pangan.
Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan Said Abdillah mengatakan, impor pangan rentan terkena tindak pidana korupsi karena proses yang tak transparan.
Peserta aksi menuntut dua hal kepada KPK. Pertama, mengusut tuntas dugaan korupsi impor pangan. Kedua, memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.