Amran Akui Gagal Tuntaskan Persoalan Ketidakakuratan Data Pangan

tirto.id - Gagal menuntaskan persoalan buruknya data pangan, Andi Amran Sulaiman berharap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bisa berhasil menyelesaikan persoalan ketidakakuratan data pangan di Indonesia

Amran--yang juga menteri pertanian periode 2014-2019--mengatakan tidak mudah mengatasi persoalan data pangan yang kerap tidak sesuai dengan di lapangan. Bahkan, penggunaan teknologi pun juga gagal mendapatkan data yang akurat.

"Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi itu salah, dengan citra satelit itu salah. Data yang diambil BPS, BPN [Badan Pertanahan Nasional], setelah dikroscek ternyata 92 persen sampel itu salah," katanya di Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

Sebagai informasi, data yang disebut Amran salah itu adalah data BPS yang menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan mereka, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare pada 2018, turun ketimbang 2017 yang masih 7,75 juta hektare.

Akibat kesalahan data itu, Amran mengaku ada 2 juta petani yang tidak kebagian pupuk subsidi, sehingga membuat target produksi untuk padi di 2021 diperkirakan berkurang. Ujung-ujungnya, impor pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.

Oleh karena itu, ia berharap menteri pertanian dapat mengatasi persoalan data pangan demi mempermudah pemerintah dalam menentukan kebijakan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Karena dengan berkurangnya itu kuota subsidi pupuk bisa kurang 600.000 hektare. Nanti produksi turun akhirnya impor masuk," paparnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limppo mengaku akan menyelesaikan permasalahan data pangan dalam waktu dekat ini. Cara yang ditempuh adalah dengan membuat data tunggal.

“Jadi selama 1-3 bulan kedepan, saya akan menyelesaikan dahulu masalah pendataan. Dengan adanya data yang jelas, dapat diketahui gambaran pertanian setiap daerah. Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya," kata Syahrul.

Syahrul juga meminta kementerian atau lembaga lain untuk tidak membuat data mengenai sektor pertanian di luar data yang dikeluarkan oleh Kementan. Menurutnya, kementerian lain tidak boleh punya data pertanian.