Indeks Imei

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan dua operator seluler melakukan uji coba pemblokiran IMEI ponsel ilegal pada 17-18 Februari 2020. 

Regulasi mengenai International Mobile Equipment Identity (IMEI) berlaku efektif mulai 18 April 2020.

Tiga kementerian bakal keluarkan aturan menteri untuk menghambat peredaran handphone ilegal di Indonesia.

Cara mengecek IMEI ponsel melalui situs web terbaru yang dirilis oleh Kemenperin.

Cek IMEI ponsel apakah terdaftar di Kemenperin atau tidak melalui portal imei.kemenperin.go.id.

Bertepatan dengan Peringatan Ulang Tahun Proklamasi ke-74 Republik Indonesia, Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel BM.

Kementerian Kominfo sedang mengkaji sejumlah jenis perlakuan untuk ponsel BM (ilegal) jika aturan IMEI sudah diberlakukan. 

Tak hanya akses SIM card, Kominfo akan memblokir akses WiFi ponsel BM saat aturan IMEI berlaku.

Pertengahan Agustus 2019 ini, Tiga Menteri terkait akan menandatangani regulasi IMEI untuk menangkal penjual ponsel ilegal Black Market.

Pinjaman online mudah mengakses data para peminjamnya karena ada kebijakan pemberian akses IMEI oleh OJK.

Selain regulator memberikan keleluasaan mengakses IMEI untuk mencegah penipuan, juga perlu memberikan pembatasan dan memastikan keamanan data pribadi pengguna.

Kebijakan OJK yang memberikan akses IMEI pada pelaku P2P Lending dikhawatirkan membuka masalah bagi penggunaan data pribadi.

Kemenperin memastikan bahwa hp BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019 tidak akan langsung diblokir tapi bakal ada proses pemutihan.

Pemerintah mempertimbangkan agar kebijakan IMEI ponsek ini tak sampai menghambat wisatawan asing ke Indonesia dan sektor pariwisata.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) menyatakan siap mematuhi aturan jika Kemendag membuat ketentuan yang melarang penjualan ponsel BM. 

Perangkat dapat diblokir, tidak mendapat dukungan garansi resmi, mengurangi pendapatan negara, dan masalah perangkat lunak, merupakan beberapa risiko membeli smartphone BM atau ilegal.

Barang dari black market itu diseludupkan dan merugikan negara karena tak membayar bea masuk.

Terkait kebijakan IMEI yang akan diberlakukan, pemerintah mencatat potensi kerugian negara akibat ponsel ilegal mencapai Rp143,68 miliar selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah akan mengatur IMEI ponsel untuk memerangi keberadaan HP ilegal atau black market. Bagaimana nasib penjual ponsel tak resmi usai aturan ini diberlakukan?

Nomor IMEI di hp Android dapat dicek melalui setting dan menu USSD, statusnya cek di situs web Kemenperin.