Indeks Iklan Rokok

Perilaku merokok pada perempuan kerap dikaitkan sebagai kampanye emansipasi. Padahal, inisiator mulanya adalah perusahaan rokok yang cuma mau meraup untung.

Makin dibelenggu, makin kuat ia mendobrak. Begitu kiranya gambaran iklan rokok yang tak lagi mempertontonkan produk, tapi menyasar psikologis konsumen.

Produk minuman beralkohol bahkan dinilai memiliki aturan lebih tegas dibandingkan produk tembakau.

Indonesia dianggap masih sangat terbelakang dalam penanganan penanggulangan peningkatan konsumsi zat adiktif terutama rokok.

LPAI menilai RUU Kesehatan belum secara tegas mengatur larangan promosi, iklan dan sponsor rokok.

ATVSI menilai rencana pemerintah merevisi aturan PP 109/2012 yang mengatur terkait rokok, termasuk soal iklan akan berdampak kepada industri kreatif.

Promosi rokok elektronik beredar bebas dan masif melalui media sosial. Pemerintah perlu membuat regulasi untuk membatasinya.

TGIPF memeriksa sejumlah pihak terkait tragedi Kanjuruhan, di antaranya PT LIB, PSSI, dan para pihak lainnya.

Setelah sukses dalam film The Magnificent Seven (1960), Charles Bronson pernah mengikuti audisi untuk peran Superman, namun gagal.

Terdapat pasal di RUU Cipta Kerja yang mengubah sanksi pidana menjadi administratif terhadap pelanggaran iklan rokok, miras dan zat adiktif di UU Penyiaran.

KPAI mengakui ada kemungkinan upaya hukum dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran aturan dalam seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019. Namun, opsi tersebut belum dibahas. 

KPAI dan Kementerian PPPA akan mengundang sejumlah kepala daerah untuk berkoordinasi soal penghentian kegiatan seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019.  

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menyatakan penolakan atas pemblokiran iklan rokok di internet yang diberlakukan Kemenkominfo.

Menolak pemblokiran iklan rokok secara total di internet karena iklan rokok yang tayang di internet sudah memenuhi kaidah regulasi yang ada.

KPAI mendorong pelarangan iklan rokok tidak hanya di media internet, tapi juga di segala media dalam bentuk apapun.

Rudiantara mengatakan, pemblokiran pada Kamis lalu masih mengalami batasan karena hanya memblokir iklan rokok yang melanggar PP No. 109 Tahun 2012.

Memblokir iklan rokok di media sosial dinilai sebagai hal yang positif bagi beberapa orang, dan menuai berbagai polemik.

Pemerintah membatasi iklan rokok di internet dan media sosial.

Hananto meminta pemerintah tetap mempertimbangkan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Proses take down ini terlebih dahulu diawali dengan proses crawling terhadap konten iklan rokok di internet