Indeks Hukuman Mati

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengutuk pemerkosaan dan pembunuhan keji terhadap bocah 4 tahun di Sorong dan meminta pelakunya dihukum mati

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menetapkan pemberlakuan kembali hukuman mati di negara mayoritas Katolik itu sebagai prioritas legislatifnya. Menurut Duterte, penetapan hukuman itu sebagai bagian dari perang brutal terhadap kejahatan yang sudah merenggut 5.300 korban jiwa tak berdosa di Filipina.

Sejumlah 15 orang berkebangsaan Iran dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi. Mereka dituding melakukan kegiatan spionase untuk negara yang dikenal sebagai musuh Saudi itu.

Mahkamah Agung Mesir telah mengabulkan pembatalan hukuman mati terhadap mantan presiden, Muhammad Mursi. Hasil positif ini tidak lepas dari tindak-tanduk As-Sisi untuk melunakkan hati Erdogan.

Mohamed Moursi, Presiden Mesir yang digulingkan dari kekuasaannya pada 2013 lalu urung dihukum mati oleh pengadilan setempat.

Warga Pakistan atas nama Muhammad Riaz alias Mr. Khan karena terbukti menyelundupkan 97 kilogram sabu-sabu asal Cina.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan memberlakukan hukuman mati bagi perencana kudeta. Keputusan Turki menerapkan kembali hukuman mati ini mengejutkan para pemimpin Uni eropa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan kedua terdakwa asal Cina tersebut divonis hukuman mati karena terbukti bersalah telah menyelundupkan sabu seberat 20 kilogram.

Eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso menunggu keputusan pengadilan Filipina. Pelaksanaan hukuman mati terpidana kasus narkoba itu belum jelas lantaran penyidikan kasus perdagangan manusia yang melibatkan dirinya belum selesai di Filipina.

Proses eksekusi mati gelombang III menuai kontrovesi. Banyak kalangan menilai, pelaksanaanya melanggar ketentuan perundang-undangan. Mulai dari proses peradilan para terpidana yang dinilai cacat hukum, hingga dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Seorang warga negara Pakistan diduga korban dari jaringan narkotika. Kondisi kesehatannya menurun, hidupnya tak bakal lama. Toh, ia masuk dalam daftar eksekusi mati.

Pemerintah minimal harus menggelontorkan Rp200 juta untuk satu eksekusi. Ongkos mahal ini tak berpengaruh meredam kasus pidana, termasuk peredaran narkoba.

Selama 19 bulan sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo telah mengeksekusi mati 17 narapidana narkotika.

Guna mengungkap keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba jaringan terpidana mati Freddy Budiman, tim independen yang dibentuk Polri akan mengecek rekaman CCTV di Lapas Nusakambangan melalui bantuan Kementerian Hukum dan HAM.

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Penyebaran keterangan Haris Azhar menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bukan merupakan tindak pidana karena tidak mengandung unsur-unsur yang mencemarkan nama baik.

Lembaga swadaya masyarakat Kontras menegaskan agar upaya pemberantasan mafia narkoba dilakukan di bawah kendali Presiden. Penanganan narkoba oleh BNN, Polri, TNI, dan kementerian cenderung dilakukan secara terpisah.

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.

Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba menyayangkan pelaporan Haris Azhar oleh BNN, TNI dan Polri ke Bareskrim terkait testimoni terpidana mati Freddy Budiman.

Eksekusi mati terhadap Seck Osmane dan Humprey Ejike dinilai melanggar hukum dan ilegal. Sebab, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa eksekusi mati tidak boleh dijalankan apabila terpidana mati tengah mengajukan grasi.