Indeks Hukuman Mati

Proses eksekusi mati gelombang III menuai kontrovesi. Banyak kalangan menilai, pelaksanaanya melanggar ketentuan perundang-undangan. Mulai dari proses peradilan para terpidana yang dinilai cacat hukum, hingga dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Seorang warga negara Pakistan diduga korban dari jaringan narkotika. Kondisi kesehatannya menurun, hidupnya tak bakal lama. Toh, ia masuk dalam daftar eksekusi mati.

Pemerintah minimal harus menggelontorkan Rp200 juta untuk satu eksekusi. Ongkos mahal ini tak berpengaruh meredam kasus pidana, termasuk peredaran narkoba.

Selama 19 bulan sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo telah mengeksekusi mati 17 narapidana narkotika.

Guna mengungkap keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba jaringan terpidana mati Freddy Budiman, tim independen yang dibentuk Polri akan mengecek rekaman CCTV di Lapas Nusakambangan melalui bantuan Kementerian Hukum dan HAM.

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Penyebaran keterangan Haris Azhar menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bukan merupakan tindak pidana karena tidak mengandung unsur-unsur yang mencemarkan nama baik.

Lembaga swadaya masyarakat Kontras menegaskan agar upaya pemberantasan mafia narkoba dilakukan di bawah kendali Presiden. Penanganan narkoba oleh BNN, Polri, TNI, dan kementerian cenderung dilakukan secara terpisah.

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.

Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba menyayangkan pelaporan Haris Azhar oleh BNN, TNI dan Polri ke Bareskrim terkait testimoni terpidana mati Freddy Budiman.

Eksekusi mati terhadap Seck Osmane dan Humprey Ejike dinilai melanggar hukum dan ilegal. Sebab, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa eksekusi mati tidak boleh dijalankan apabila terpidana mati tengah mengajukan grasi.

Koordinator Kontras Haris Azhar pada pekan lalu menyebarkan tulisan berisi kesaksian Freddy Budiman yang melibatkan sejumlah pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba. Menanggapi itu, Kepala BNN mengatakan kesanggupannya berkomunikasi degan Haris Azhar guna mengusut kesaksian tersebut.

SOP Hukuman Mati

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan berbagai masukan terkait pelaksanaan hukuman mati. Meski demikian, Menko Polhukam Wiranto menilai bahwa hukuman mati tak perlu dievaluasi.

Jenazah akan diterbangkan ke Senegal, negara asal Seck Osmane pada Senin pekan depan.

Menurut informasi awal, jenazah terpidana mati Michael Titus Igweh akan disemayamkan di Rumah Duka RS PGI Cikini, Jakarta.

Kelompok HAM se-ASEAN (ASEAN HRWG) menyatakan, negara harus dapat berperan dalam memenuhi hak-hak dasar di bawah payung yurisdiksi. Karenanya, peradilan pidana diharapkan tidak saja bertujuan untuk menghukum tetapi juga merehabilitasi.

Akses informasi pelaksanaan eksekusi terhadap empat terpidana mati terkesan ditutup-tutupi oleh Kejaksanaan Agung. Atas tertutupnya akses informasi tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo berdalih agar eksekusi dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

Pihak kedutaan Pakistan menghubungi semua pejabat terkait di Indonesia untuk menekankan bahwa hukuman terhadap Zulfiqar tidak adil.

Masing-masing ambulans dikawal satu mobil pengawalan dari Unit Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Tengah.