Indeks Headline

Polisi menyatakan kasus 2017 silam soal makar yang mengenai Sri Bintang Pamungkas dan  Muhammad Al Khathath masih diproses.

Menurut Anam, kasus HAM yang perlu diselesaikan adalah kasus hak asasi manusia di Aceh dan Papua.

Anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi, Jawa Barat masuk daftar buruan Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Pasangan nomor 01 Jokowi-Ma'ruf unggul di Provinsi Bali berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU.   

Penetapan Agus Widodo sebagai hakim tunggal praperadilan Sofyan Basir merupakan kewenangan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alasan praperadilan Sofyan Basir yakni bukti tersangka tak memenuhi KUHAP dan buktinya belum jelas.

Jonan akan diperiksa sebagai saksi untuk Samin Tan dan Sofyan Basir. 

CORE mengkritik pemerintah tak menyiapkan strategi membuat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun.

Polisi mengidentifikasi, bom rakitan terduga teroris yang ditangkap di Bekasi, Jawa Berat, berdaya ledak besar dan punya daya rusak luas.

KPK mengimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi terkait Hari Raya Lebaran.

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyebutkan, alasan kematian para petugas Pemilu 2019 karena kelelahan tidak bisa dibenarkan.

BPN mengapresiasi langkah PP Muhammdiyah yang mengajukan permohonan kerja sama dengan Bawaslu RI untuk mengusut banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia.

Berdasarkan PP 37 Tahun 2019, pegawai non-PNS di lingkungan LNS mendapat THR mulai dari Rp3,5 juta - Rp26 juta.

BPN melaporkan materi kecurangan pemilu yang diduga dilakukan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Bawaslu.

Zaken kabinet adalah posisi menteri yang diisi oleh kalangan ahli dan bukan berasal dari partai politik.

Big Hit Entertainment membuka audisi global untuk mencari laki-laki yang berbakat modelling, dance, rap, atau menyanyi.

Menhub Budi Karya berencana memperbanyak rute penerbangan internasional ke negara ASEAN yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

BPN melaporkan isu kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu. Komunitas GEMPAR melakukan aksi damai terkait isu tersebut.

Pendemo datang dari elemen yang menamakan diri Corak dan Aliansi Santri Bersatu mendukung Bawaslu dan KPU.

Kantor Kepolisian Metropolitan Seoul telah meminta surat perintah penangkapan ke pengadilan untuk Seungri dan Yoo In Suk.