Menuju konten utama

Isu Kecurangan Pemilu: Komunitas GEMPAR Gelar Aksi Damai di Bawaslu

BPN melaporkan isu kecurangan Pemilu 2019 ke Bawaslu. Komunitas GEMPAR melakukan aksi damai terkait isu tersebut.

Isu Kecurangan Pemilu: Komunitas GEMPAR Gelar Aksi Damai di Bawaslu
Aksi di BAWASLU, Jumat 10/5/2019. tirto.id/Riyan

tirto.id - Gerakan Masyarakat Pengemban Amanat Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi damai untuk mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melaporkan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Umum GEMPAR Jalih Pitoeng mengatakan, aksi kali ini sebagai upaya selain laporan yang dilakukan oleh BPN, perseorangan, maupun kelompok masyarakat.

"Adapun maksud dan tujuannya adalah agar Bawaslu menindak tegas atas dugaan terjadinya kecurangan pemilu yang begitu marak terjadi di mana-mana atau dengan kata lain Terstruktur, Sistematis dan Masif. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Jalih saat di depan Kantor Bawaslu, Jumat (10/5/2019).

Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin gerakan massa yang merasa dicurangi dan dikhianati suaranya, akan melakukan demo besar-besaran di berbagai daerah, atau bisa disebut people power.

"Di mana gerakan tersebut merupakan sebuah ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap berlangsungnya pemilihan umum yang paling brutal sepanjang negeri ini berdiri," tuturnya.

Jalih mengatakan, beberapa waktu sebelumnya ia bersama Eggi Sudjana dan rekan-rekan lainnya sudah melaporkan ke Bawaslu. Bahkan, telah bertemu salah satu pimpinan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mengatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua KPU RI Arief Budiman.

"Dari beberapa laporan kami, yang kami anggap bahwa Bawaslu kurang responsif," kata Jalih.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya hadir kembali bersama masyarakat untuk mengawal para ulama, aktivis dan berbagai elemen masyarakat pencinta kejujuran dan keadilan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Sekaligus melaporkan atas dugaan terjadinya kecurangan pemilu yang begitu brutal. Bahkan banyak menimbulkan korban hingga ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh tanah air meninggal dunia.

"Sehingga kita minta agar Bawaslu RI membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta [TGPF] untuk melakukan investigasi terhadap tragedi kematian para korban yang disinyalir bukan karena kelelahan semata," tuturnya.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno