tirto.id - Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean merespons langkah PP Muhammadiyah mengajukan permohonan kerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan mitigasi terhadap petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.
Ferdinand mengapresiasi sebesar-besarnya langkah PP Muhammadiyah itu karena tak bisa lagi mengharapkan dari pemerintah.
"Mengapresiasi dengan sangat besar sekali kerelaan hati PP Muhammadiyah untuk melibatkan infrastruktur yang mereka miliki dalam menelisik dan mencari fakta kebenaran atas meninggalnya ratusan KPPS pada Pemilu 2019. Dan memang ini sangat penting untuk dilakukan," katanya saat dihubungi wartawan Tirto, Jumat (10/5/0219) sore.
BPN berharap, PP Muhammadiyah yang memiliki jaringan rumah sakit dan banyak dokter-dokter, bisa langsung menghubungi keluarga untuk mendapat izin melakukan autopsi.
"Tidak usah nunggu izin dari kepolisian, dari pemerintah, karena pemerintah tampak enggan sekali untuk mendukung autopsi para korban ini. Maka kami berharap PP Muhammadiyah dengan jaringan dokter-dokter bisa langsung bekerja ke keluarga korban, karena izin dari keluarga korban cukup untuk melakukan autopsi. Enggak perlu dari pemerintah," katanya.
"Kami beri apresiasi dan rasa hormat kami kepada PP Muhammadiyah yang mau mencari kebenaran di balik meninggalnya ratusan KPPS," lanjut dia.
Majelis hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan surat permohonan kerja sama ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut dan melakukan mitigasi kesehatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat Pemilu 2019 berlangsung.
Ketua Majelis hukum dan HAM PP Muhammadiyah Jakarta Trisno Raharjo mengatakan, hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian atas banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.
"Kami merasa prihatin dan tergerak melakukan "Mitigasi Kesehatan Petugas KPPS Pemilu 2019" yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian dan sakit yang dialami oleh petugas dengan menggunakan metode ilmiah, berbasis data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno seperti yang tertulis di surat resminya, Jumat (10/5/2019).
Trisno mengatakan, pihaknya akan melibatkan 103 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan 13 Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan hal tersebut.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
