Indeks Hasto Kristiyanto

Menurut Hasto DPP PDIP telah memilih nama untuk Pilwalkot Solo, namun pengumumannya akan dilakukan tahap selanjutnya, bersamaan dengan Bali dan Makassar.

Hakim menolak permohonan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta KPK mentersangkakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto.

Yasonna masih saja mengecewakan publik, tapi Jokowi tidak kunjung mencopotnya.

Wahyu Setiawan mengaku diberondong 20 pertanyaan terkait pengetahuannya terhadap sosok Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto kembali mengungkit jasa Megawati jadikan imlek sebagai hari libur.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengimbau agar Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buronan KPK, agar bersedia menyerahkan diri saja.

Kedatangan Hasto ke PDIP disebut-sebut juga untuk memberi klarifikasi keterlibatan partai dalam kasus korupsi komisioner KPU.

Hasto memilih Harun Masiku karena mumpuni untuk jadi anggota DPR RI.

Hasto lebih memilih sibuk mencari kendaraannya ketimbang menjawab persoalan Yasonna.

Hasto diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap proses pergantian antar waktu (PAW) DPR dari PDIP.

Bagi KPK, menangkap Hasto mungkin tidak akan semulus memenjarakan politikus lainnya.

PDIP mengadu ke Dewan Pers. Mereka merasa pemberitaan terkait korupsi KPU-kader PDIP tak berimbang.

KPK membuka peluang pemanggilan sejumlah nama terkait kasus dugaan suap PAW yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDIP Harun Masiku.

Djarot mengatakan status Harun Masiku sebagai kader PDIP otomatis dipecat menyusul telah menyandang status tersangka.

Sejumlah penyidik KPK datang ke kantor KPU RI terkait kasus suap eks Komisioner Wahyu Setiawan.

Rakernas PDIP merekomendasikan pelibatan TNI dalam struktur organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rakernas PDIP rekomendasikan ambang batas parlemen tahun 2024 menjadi 5 persen.

Pengajuan PAW Harun Masiku ke KPU hanya dilakukan sekali oleh PDIP.

Hasto mengatakan suap proses PAW anggota DPR di luar tanggung jawab PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku siap dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.