tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa partainya terus melakukan pendidikan dan kaderisasi secara optimal untuk bisa memastikan kadernya terlibat ke dalam jabatan pemerintahan dan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2020) sore.
"Partai terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional," katanya.
Salah satunya adalah dengan menginstruksikan seluruh kadernya yang ada di Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator di tingkat kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.
Instruksi itu tertuang di dalam surat dengan No. 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli lalu, ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Surat tersebut ditujukan kepada para DPC PDID di masing-masing kabupaten/kota.
"Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui Pemilu. Partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis," katanya.
"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," tambahnya.
Ia meminta para kader PDIP untuk aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan.
“PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka," katanya.
Dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, Hasto mengatakan bahwa partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat.
"Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas Menteri [BUMN, Erick Thohir] kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Reja Hidayat
