Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Harta Jumbo Pejabat
Indeks Harta Jumbo Pejabat
Ekonomi
Selasa, 16 Mei 2023
Bea Cukai Copot Jabatan Andhi Pramono Usai Ditetapkan Tersangka
DJBC Kementerian Keuangan resmi mencopot Andhi Pramono dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar.
Hukum
Rabu, 22 Mar 2023
Investigasi Harta Pejabat ala Netizen & Potensi Kriminalisasi
Masyarakat harus saling menjaga supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga yang punya kemampuan bongkar
flexing
pejabat.
Hukum
Rabu, 15 Mar 2023
Diperiksa KPK, Andhi Pramono Sebut Rumah Mewah Milik Orangtuanya
Usai diperiksa KPK, Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono mengakui rumah mewah di Cibubur milik orang tuanya.
Hukum
Selasa, 14 Mar 2023
Klarifikasi LHKPN, Kepala Bea Cukai Makassar Dipanggil KPK
Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi harta kekayaan.
Ekonomi
Selasa, 14 Mar 2023
27 PNS Kemenkeu Berharta Janggal Selesai Diperiksa 2 Pekan Lagi
Dari 69 pegawai Kemenkeu yang dimintai keterangan, ada 27 pegawai yang memiliki harta tak wajar dan menjadi prioritas pemeriksaan.
Ekonomi
Senin, 13 Mar 2023
Klarifikasi Harta, Eko Darmanto Lengkapi Berkas ke Kemenkeu
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) menyerahkan dokumen pemeriksaan tambahan terkait laporan harta kekayaannya ke BKF Kemenkeu.
Ekonomi
Senin, 13 Mar 2023
Kemenkeu Prioritaskan Periksa 27 Pegawai dengan Harta Tak Wajar
Yustinus sebut hasil pemeriksaan awal sebanyak 55 orang masuk kategori risiko tinggi. 27 pegawai akan diprioritaskan terlebih dahulu saat ini.
Ekonomi
Minggu, 12 Mar 2023
Sri Mulyani Terima 1.129 Laporan TPPU di Kemenkeu dari PPATK
Ada 1.129 laporan dari PPATK terkait TPPU di dalam lingkungan Kemenkeu. Sebanyak 507 laporan bersifat proaktif.
Ekonomi
Minggu, 12 Mar 2023
Soal Harta Pejabat Tak Wajar, Kemenkeu Siapkan Sanksi Disiplin
Kemenkeu siapkan sanksi disiplin pegawai, sementara kasus yang terkait hukum diserahkan ke aparat.
Hukum
Jumat, 10 Mar 2023
Buntut Kasus Rafael, KPK akan Mengubah Aturan LHKPN
KPK akan merevisi aturan pelaporan LHKPN usai kasus harta jumbo milik pejabat di lingkungan Kemenkeu terungkap.
Hukum
Jumat, 10 Mar 2023
KPK Sebut Ada Tren Pejabat Sengaja Lapor LHKPN Tanpa Surat Kuasa
KPK mengungkapkan salah satu cara pejabat memanipulasi data LHKPN dengan melaporkan harta tanpa surat kuasa.
Hukum
Kamis, 9 Mar 2023
Buntut Kasus Rafael, KPK Panggil Kepala KPP Jaktim Pekan Depan
KPK akan memanggil Kepala Kantor Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro pekan depan buntut kasus kejanggalan harta Rafael Alun.
Hukum
Rabu, 8 Mar 2023
Soal Dana Janggal Rp300 T di DJP & Bea Cukai, Kemenkeu: Kami Cek
Kemenkeu merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu.
Hukum
Jumat, 3 Mar 2023
KPK Sebut Ada Penambahan Harta Rafael pada 2022: Land Cruiser
Pahala sebut ada penambahan kendaraan berupa mobil Toyota Land Cruiser yang belum tercatat dalam LHKPN Rafael Alun.
Hukum
Jumat, 3 Mar 2023
Soal Kasus Rafael, KPK: Ada Pola Canggih Pejabat Samarkan Harta
KPK menyebutkan dugaan anggota 'geng' di lingkungan DJP Kemenkeu memiliki pola yang sangat canggih menyamarkan harta kekayaannya.
Hukum
Jumat, 3 Mar 2023
Buntut Kasus Rafael, KPK Dorong Aturan LHKPN Pejabat Ada Sanksi
Menurut KPK, aturan pelaporan LHKPN diharapkan juga akan dapat memperketat sanksi bagi pejabat yang tidak jujur melaporkan harta kekayaan.
Hukum
Jumat, 3 Mar 2023
KPK bakal Panggil Istri Rafael Alun terkait Harta Rp56 Miliar
KPK menyebut banyak transaksi Rafael di rekening istrinya. Karena itu, sang istri perlu juga diklarifikasi oleh lembaga antirasuah.
Hukum
Kamis, 2 Mar 2023
Soal ASN Pamer Harta, Mahfud MD: Tak Etis, Sulit Diproses Hukum
Mahfud MD mengatakan ASN pamer harta di media sosial tidak etis, tetapi tindakan itu sulit diproses hukum bila tidak ada kasus.