tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada sebanyak 1.129 laporan dari PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sebanyak 507 laporan bersifat proaktif.
“Kami menganalisa dan memanfaatkan laporan harta dan aset. Kami sudah merecover senilai Rp7,8 triliun yang merupakan penerimaan negara pajak dan penggunaan informasi mengenai pencucian uang untuk kemudian kita ambil sebagai hak negara,” ujar Sri Mulyani setelah bertemu dengan Menkopolhukam, Mahfud MD, di Kementerian Keuangan, Sabtu, 11 Maret 2023.
Hal tersebut, menjadi salah satu bukti bahwa Kemenkeu bersama dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kerja sama dalam mengusut masalah ini serta Bea Cukai juga melakukan kerja sama yang sama jika ada terjadi kecurangan untuk segera dilaporkan ke Kemenkeu.
Selain itu, Sri Mulyani menuturkan, ada banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa informasi yang didapatkan oleh Sri Mulyani berasal dari PPATK, contohnya seperti kasus RAT.
“Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019, 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. Empat-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara Rp50 juta sampai Rp150 juta, kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka ke publik,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut, Menkopolhukam Mahfud MD sebagai ketua dewan pengarah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pastinya mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Dalam hal ini, Kemenkeu akan menjadikannya sebagai evaluasi bersama.
“Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kemenkeu saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindaklanjuti. Kalaupun mentok, saya lapor Pak Mahfud, 'Pak ini sudah mentok, saya gak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan’,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, kerja sama antara dirinya dengan Mahfud MD akan terus dilakukan secara erat demi kepentingan bersama dalam menuntaskan kasus ini.
Sri Mulyani berharap, Kemenkeu, Ditjen Pajak serta Bea Cukai dibersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif. Lalu memberikan dukungan bagi mereka yang sudah bekerja dengan sangat baik, jujur dan adil.
“Saya senang dibantu dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi lain. Semakin cepat tentu semakin baik karena buat kami ini adalah pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai tanggung jawab bendahara negara melaksanakan tugas kelola keuangan negara dengan baik,” kata dia.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Abdul Aziz
