Indeks Hard News

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan ancaman militer masih berpotensi membahayakan kedaulatan negara.

Terkait isu tarif parkir Malioboro Rp350 ribu yang viral di medsos, Pemkot Yogya akan memberikan sanksi jika memang terbukti.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR sebut akan menggunakan bujet sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal pembangunan IKN.

Aturan turunan mencakup pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaan, tata kelola pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi IKN Nusantara.

KPK belum mengungkap identitas hakim PN Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan banyak warga yang mengaku ke luar negeri untuk bekerja padahal berwisata.

IHSG diprediksi bergerak variatif masih dibayangi hasil rapat Bank Indonesia soal suku bunga dan varian Omicron yang makin merebak.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan tidak ada kebocoran informasi dari internal KPK soal OTT di Langkat.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Langkat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PPKM level 2 selama tujuh hari sampai 24 Januari 2022.

KPK tangkap tujuh orang dalam OTT di Kabupaten Langkat, terdiri dari pejabat dan ASN Pemkab Langkat serta pihak swasta.

Sebagian besar penularan kasus COVID-19 varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.

Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng, Rusmala Dewi, mengatakan ada 17 ASN di Kelurahan Gondangdia yang dinyatakan positif COVID-19.

Total kasus konfirmasi per 19 Januari 2022 sebanyak 4.275.528 kasus.

Kasus korupsi Garuda Indonesia diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3,6 triliun dan saat ini dalam tahap pengembangan.

Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK secara intensif untuk mengusut tuntas kasus korupsi di PT Garuda Indonesia.

UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

Pemindahan IKN disebut akan berdampak pada anjloknya ekonomi Jakarta karena belanja ASN dan rumah tangga berkurang namun tetap menyisakan macet dan polusi.