Indeks Hak Politik

Duka Penghayat Kepercayaan: Rentan Diskriminasi di Tahun Politik
Politik
Senin, 17 Juli 2023

Duka Penghayat Kepercayaan: Rentan Diskriminasi di Tahun Politik

Ketua MLKI Engkus Ruswana sebut, jelang pemilu, kelompok minoritas semakin rentan dan harus menanggung beban diskriminasi lebih berat dari publik.
Hak Politik Anas Urbaningrum Usai Bebas: Bisa Ikut Pemilu 2024?
Politik
Selasa, 11 Apr 2023

Hak Politik Anas Urbaningrum Usai Bebas: Bisa Ikut Pemilu 2024?

Hak politik Anas Urbaningrum dicabut usai bebas hari ini, apakah dia masih bisa ikut Pemilu 2024?
Survei IPO: Kondisi Politik Baik, Tapi Tak Berdampak ke Warga
Politik
Minggu, 12 Mar 2023

Survei IPO: Kondisi Politik Baik, Tapi Tak Berdampak ke Warga

Survei IPO menyebut, 76 persen responden menilai kondisi politik hari ini tidak berdampak apa-apa ke kehidupan mereka.
Pakta Integritas UI Membatasi Hak Politik,
Politik
Rabu, 16 Sept 2020

Pakta Integritas UI Membatasi Hak Politik, "Memangnya Kopkamtib?"

UI merilis Pakta Integritas yang harus disepakati mahasiswa baru. Beberapa isinya membatasi hak politik, yang, menurut seorang alumnus, seperti Kopkamtib.
BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 Masih di Level Sedang
Politik
Senin, 29 Juli 2019

BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 Masih di Level Sedang

BPS merilis indeks demokrasi Indonesia untuk tahun 2018 yang masih berada di level "sedang" dengan mengantongi nilai 72,39 (sedang = 60-80).
Indeks Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Turun Tahun 2018
Politik
Senin, 29 Juli 2019

Indeks Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Turun Tahun 2018

BPS mencatat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pad tahun 2018 masih berada pada kategori sedang, yakni di angka 72,39--naik 0,28 poin dibandingkan tahun 2019.
Korupsi Bupati Kudus dan Mendesaknya Sanksi Pencabutan Hak Politik
Hukum
Minggu, 28 Juli 2019

Korupsi Bupati Kudus dan Mendesaknya Sanksi Pencabutan Hak Politik

Bupati Kudus Muhammad Tamzil kembali ditangkap karena kasus korupsi. Kasus ini membuktikan bahwa pencabutan hak politik mesti terus dipakai untuk memerangi koruptor.
Siapa Menang jika Sistem AS Dipakai Indonesia, Jokowi atau Prabowo?
Politik
Selasa, 23 Apr 2019

Siapa Menang jika Sistem AS Dipakai Indonesia, Jokowi atau Prabowo?

Menjajal andaian Fahri Hamzah yang bilang Prabowo menang jika Indonesia memakai sistem pilpres AS.
Bekas Napi Korupsi yang Menggugat Larangan KPU
Hukum
Selasa, 10 Juli 2018

Bekas Napi Korupsi yang Menggugat Larangan KPU

Gugatan dilayangkan lantaran aturan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak asasi.
KPK Izinkan Tahanan Kasus Korupsi Pakai Hak Politik di Pilkada 2018
Politik
Selasa, 26 Jun 2018

KPK Izinkan Tahanan Kasus Korupsi Pakai Hak Politik di Pilkada 2018

KPK menyatakan siap memfasilitasi para tahanan kasus korupsi untuk menggunakan hak politik saat pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2018.
KPPOD: Hak Politik PNS Sebaiknya Dicabut Saja
Politik
Senin, 25 Jun 2018

KPPOD: Hak Politik PNS Sebaiknya Dicabut Saja

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan wacana mencabut hak politik PNS harus dikaji secara komprehensif.
 Panglima TNI: Pangkostrad Berhak Mencalonkan Diri sebagai Cagub
Politik
Kamis, 21 Des 2017

Panglima TNI: Pangkostrad Berhak Mencalonkan Diri sebagai Cagub

"Ya haknya, haknya Pangkostrad (mencalonkan diri jadi calon gubernur) karena memiliki hak yang sama-sama masyarakat," kata Panglima TNI.
Idrus: Perombakan Pengurus Partai Golkar Sesuai Prosedur
Hard news
Senin, 9 Okt 2017

Idrus: Perombakan Pengurus Partai Golkar Sesuai Prosedur

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan susunan Dewan Pengurus Pusat ini sudah sesuai prosedur.
Pengamat: yang Dilakukan Jenderal Gatot Bukan Politik Negara
Politik
Kamis, 5 Okt 2017

Pengamat: yang Dilakukan Jenderal Gatot Bukan Politik Negara

Apa yang dilakukan Jenderal Gatot akhir-akhir ini dinilai sebagai politik praktis, seperti mendatangi acara parpol.
Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi
Politik
Kamis, 27 Apr 2017

Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi

Andi Taufan Tiro, Irman Gusman, dan I Putu Sudiartana adalah para terpidana korupsi yang dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Akankah hal itu dapat mematikan karier mereka di bidang politik?
DPR Kritik Wacana Pengembalian Hak Politik TNI
Politik
Jumat, 7 Okt 2016

DPR Kritik Wacana Pengembalian Hak Politik TNI

Wacana pengembalian fungsi politik bagi TNI seperti masa lalu masih dipertanyakan. Sebabnya, pemberian hak politik TNI saat ini bukan merupakan waktu yang tepat.
Panglima TNI Wacanakan TNI Punya Hak Politik
Politik
Rabu, 5 Okt 2016

Panglima TNI Wacanakan TNI Punya Hak Politik

Gatot Nurmantyo berharap suatu saat TNI dapat memiliki hak politik yang sama dengan yang lainnya, yakni berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.