tirto.id - Setelah status Setya Novanto sebagai tersangka dicabut, Ketua Umum Partai Golkar tersebut langsung melakukan pergantian susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Menurut Idrus, proses revitalisasi dan restrukturisasi ini sudah sesuai dengan prosedur.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan hal ini di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat setelah rapat kerja nasional. Menurut Idrus hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba setelah status tersangka Setya Novanto dicabut. Dari rapat pimpinan nasional yang diadakan di Balikpapan beberapa waktu lalu, Partai Golkar memberikan mandat kepada jabatan Ketua Umum untuk melakukan revitalisasi.
Adanya wacana untuk melakukan revitalisasi ini sudah ada sejak rapat pleno Partai Golkar sebelumnya. Kendati demikian, pengumuman resmi terkait hasil revitalisasi masih harus menunggu pernyataan dari Setya secara langsung.
“Tinggal momentum untuk mengumumkan kita akan melihat waktu yang tepat, tetapi itu sudah dilakukan. Saya kira minggu depan ini Ketum akan mengumumkan sendiri tentang bagaimana bentuk revitalisasi yang dilakukan oleh Ketum dan akan dilaporkan di dalam rapat pleno DPP Partai Golkar,” ujar Idrus kemarin, Minggu (8/10/2017).
Terkait adanya surat susunan DPP Partai Golkar yang beredar, posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dijabat oleh Yorris Raweyai digantikan oleh Letjend (Purn) Eko Wiratmoko. Terkait indikator pergantian Yorris, Idrus masih belum mau berkomentar.
Yorris sendiri belakangan ini diketahui sering berseberangan dengan Setya. Ia diketahui telah merekomendasikan Setya Novanto untuk turun dari kursi Ketum demi memperbaiki tingkat elektabilitas Partai Golkar yang kemarin merosot saat Setya menjadi tersangka korupsi e-KTP.
“Saya akan baru menjelaskan saat diumumkan. Jadi saudara tanya apa saja, sayaa tidak bisa menjawab, tapi saya hanya katakan semua akan dijelaskan secara komprehensif, saya kira minggu ini, siapa-siapa masuk dalam revitalisasi itu. Dan tentu juga ada orang-orang yang mungkin beralih posisi seperti apa dan semua punya argumentasi untuk itu,” tegas Idrus.
Tidak Ada Putusan Revitalisasi yang Otoriter
Idrus menekankan lagi bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. Ketum memang diberikan mandat dan nantinya tidak perlu lagi ada pleno DPP Partai Golkar untuk membahas revitalisasi. Keputusan tersebut sifatnya sudah selesai sesuai dengan arahan Setya Novanto. “Jadi semua tidak ada satu pun langkah yang diambil tanpa mekanisme dan aturan yang ada,” katanya lagi.
Ketika ditanyakan ihwal mandat terhadap Ketum yang agak otoriter, Idrus menampik pandangan tersebut. Keputusan ini dikatakan tidak muncul karena semata-mata status Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP dicabut, tetapi memang hal yang dipikirkan sejak sebelum-sebelumnya. “Bukan otoritatif, itulah mekanisme. Jadi ada mekanisme yang ditempuh sedemikian rupa,” pungkasnya.
Idrus menjelaskan bahwa revitalisasi adalah sebuah kebutuhan dan tuntutan untuk menjamin akselerasi krja Partai Golkar karena waktu sangat mendesak jelang Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019. Tindakan revitalisasi ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan tim yang solid dan kreatif dan mau bekerja.
“Ini gak ada masalah. Semua sudah selesai dan nanti pada gilirannya Ketum sekali lagi akan mengumumkan, dan atau orang yang ditunjuk untuk mewakili, sekaligus akan menjelaskan argumentasi yang menjadi dasar revitalisasi yang akan dilakukan,” imbuhnya lagi.
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 2014-2019 (Hasil Revitalisasi dan Restrukturisasi Tahun 2017):
Ketua Umum: Setya Novanto
Ketua Harian: H.A.M Nurdin Halid
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian: Kahar Muzakar
Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Letjen TNI (Purn) Eko Wratmoko
Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan pengembangan Sumber Daya Manusia: Letjen TTNI (Purn) Haji Lodewijk Freidrich Paulus
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I (Jawa, Sumatera): Nusron Wahid
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu II (Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua): Ahmad Hidayat Mus
Ketua Koordinator Bidang Kesra: Roem Kono
Ketua Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Ketua Bidang Organisasi dan Daerah: Freddy Latumahina
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Ibnu Munzir
Ketua Bidang Kerjasama Ormas dan Politik Kepartaian: Rambe Kamarul Zaman
Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik: Muhammad Yahya Zaini
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
Ketua Bidang Kajian Strategis dan Pemantapan Ideologi Pancasila: Happy Bone Zulkarnain
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan: Indra Bambang Sutoyo
Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Irjen Pol Benny J. Mamoto
Ketua Bidang Hukum dan HAM: Rudy Alfonso
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri: Meutya Viada Hafid
Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: Syamsul Bachri
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat: Agus Gumiwang Kartasasmita
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
