Menuju konten utama

DPR Bantah Terima Amplop Cokelat saat Rapat dengan Pertamina

DPR membantah adanya pemberian amplop kepada anggota Komisi VI, saat rapat kerja dengan direksi PT Pertamina, Selasa (11/3/2025).

DPR Bantah Terima Amplop Cokelat saat Rapat dengan Pertamina
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, saat ditemui wartawan usai melakukan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (28/2/2025). tirto.id/Rahma

tirto.id - Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, mengklarifikasi perihal adanya pemberian amplop kepada Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat rapat kerja dengan direksi PT Pertamina, Selasa (11/3/2025).

Andre menjelaskan bahwa amplop tersebut berisi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang menurutnya hak bagi tiap anggota DPR RI.

"Padahal, saya ingin sampaikan bahwa amplop cokelat yang diterima anggota Komisi VI itu, dengan bapak berbatik kuning itu, itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD di mana bapak batik baju kuning itu menandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya " kata Andre Rosiade, dalam pernyataannya di sela rapat dengan direksi PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Energi, Rabu (12/3/2025).

Dia mengungkapkan amplop tersebut terpaksa diberikan karena Herman Khaeron selaku penerima tidak sempat mengambilnya ke Sekretariat Komisi VI.

"Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan bapak yang pakai batik warna kuning untuk mengklarifikasi langsung supaya ini clear, jangan ada fitnah ya, opini yang menyesatkan," tutur Andre.

Andre menuding ada upaya dari pihak tertentu yang ingin menjadikan isu amplop coklat tersebut sebagai berita buruk di Komisi VI.

"Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back mafia terhadap kita," ucap Andre.

Selaku pihak tertuduh, Herman Khaeron mengaku terkejut dengan narasi di media bahwa amplop SPPD-nya tersebut dituduh sebagai bentuk suap di saat sidang. Dirinya menuding ada pihak yang berusaha mengacaukan kerja Komisi VI yang sedang melawan mafia di dalam Pertamina.

"Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji," tukas Herman.

Baca juga artikel terkait KASUS KORUPSI PERTAMINA atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama