Demonstrasi di Gejayan Minta Pemerintah Setop Program MBG

tirto.id - Ratusan massa mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Pertigaan Gejayan atau Jalan Affandi, Sabtu (13/6/2026). Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, ratusan massa ini menyuarakan kritikannya pada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski hujan deras sempat mengguyur, semangat massa untuk menyampaikan aspirasinya lewat aksi demonstrasi ini tak surut.

Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan di akhiri dengan pembacaan tuntutan sekitar pukul 18.05 WIB. Namun, hingga pukul 19.09 WIB, sejumlah massa masih bertahan di Pertigaan Gejayan.

Aksi demonstrasi pun mendapatkan dukungan dari masyarakat umum. Saat melintas di Pertigaan Gejayan, masyarakat memberikan dukungan pada massa aksi dengan menyalakan klakson. Klakson ini menjadi bentuk dukungan simbolis pengendara kendaraan bermotor pada aksi Gejayan Memanggil ini.

Juru bicara Forum Cik di Tiro yang menjadi salah satu elemen yang bergabung di Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menyebut ada 10 tuntutan yang disampaikan dalam demonstrsi ini.

Pertama, menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) karena dinilai rawan korupsi dan minim pengawasan publik.

Kedua, tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.

Ketiga, mendesak pencabutan revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.

Keempat, wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Keenam, pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Ketujuh, lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi pembantu rumah tangga (PRT), guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh manufaktur.

Kedelapan, turunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan tarif utilitas publik. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.

Sembilan, bebaskan seluruh tahanan politik dan warga yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik serta terlibat dalam gelombang aksi rakyat. Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, pengawasan, dan segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan rakyat, jurnalis, akademisi, seniman, dan pembela HAM.

Sepuluh, jamin hak rakyat atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Hentikan penggusuran paksa, perampasan tanah, komersialisasi ruang publik, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan warga demi kepentingan investor dan elite. Usut dan tuntaskan korupsi Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Marsinah menjabarkan, meskipun ada 10 tuntutan, namun isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proyek-proyek strategis nasional yang justru banyak potensi penyimpangan.

"Ada beberapa kebijakan yang betul-betul itu mendasari kenapa kemudian kita penting untuk turun. Satu, Prabowo dan Gibran masih terus mendengungkan kebijakan terkait dengan Proyek Strategis Nasional, yaitu MBG, KDMP, dan juga Danantara. Kita tahu tiga proyek besar ini menjadi malapetaka politik buat kita semuanya, bahkan malapetaka politik bagi rakyat Indonesia. Karena, tiga anggaran ini betul-betul mengurangi, bahkan mengancam terhadap terjadinya subsidi kebutuhan dasar rakyat Indonesia," kata Marsinah.

Marsinah membeberkan massa juga menuntut agar tiga program itu dihentikan. Aliansi Rakyat Memanggil juga berharap kebijakan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional dan proyek-proyek lain yang merampas kedaulatan rakyat, baik tanah, air, laut, dan sebagainya dihentikan.

"Kita ingin menuntut supaya rezim Prabowo dan Gibran juga melepaskan semua tahanan-tahanan politik yang sampai saat ini masih diproses dan menjamin kebebasan masyarakat sipil, orang muda, siapa pun itu, untuk memberikan suaranya, menyampaikan kritiknya, itu secara aman. Jadi, stop kriminalisasi terhadap suara-suara kritis atas apapun, sehingga rakyat betul-betul mendapatkan demokrasi," urai Marsinah.

Berdasarkan pantauan kontributor Tirto di lapangan, aksi ini berakhir sekitar pukul 19.30 WIB. Massa aksi membubarkan diri untuk menuju ke kampusnya masing-masing.