Indeks Guru Honorer

Untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, pemerintah dapat memberikan insentif bulanan bahkan mengangkat mereka menjadi PNS.

Pengangkatan guru honorer menjadi PNS penting mengingat rasio guru dan murid di Indonesia masih belum ideal.

Kemdikbud mencatat, ada sekitar 19.317 guru honorer di daerah 3T yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi PNS.

Hamid menjelaskan, guru honorer yang memenuhi syarat itu berusia maksimal 33 tahun.

Beberapa daerah ingin mengajukan penerimaan CPNS tahun ini, meski anggarannya terserap banyak buat biaya pegawai.

Kemendikbud menjawab kritik PBNU mengenai aturan sekolah 8 jam sehari dengan memastikan regulasi itu tidak akan mematikan madrasah diniyah serta diberlakukan secara bertahap.

Dinas Pendidikan DKI menyebutkan ada sekitar sebelas ribu guru honorer di Jakarta dan hampir setengahnya, akan diangkat menjadi PNS hingga akhir tahun 2017.

Masalah dunia pendidikan saat ini yakni rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kualitas mengajar karena hanya mengejar karir sebagai PNS.

Hamid menjelaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi tuntutan para guru dan pengelola sekolah, karena sebelumnya Kemdikbud tidak memperbolehkan dana BOS digunakan untuk menggaji guru honorer.

Tidak hanya mendapat gaji yang minim, sejumlah guru dan pegawai honorer di DIY juga mengalami keterlambatan pembayan gaji. Disdikpora menyebut, pembayaran gaji yang terlambat karena proses pemberkaran yang belum selesai.

Sedikitnya 438 Guru Tidak Tetap (GTT) atau honor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau memprotes dilakukannya pemotongan gaji mereka dari Rp2.100.000 menjadi Rp1.750.000 sejak Juli 2016.

Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Komunikasi Kategori 2 Indonesia (FHK2I) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut Pemprov Jabar mengalokasikan dana anggaran murni 2017, adanya standar UMK/UMP bagi guru, dan kelayakan honor.

Wapres Jusuf Kalla menilai, guru sebagai kunci kecerdasan bangsa haruslah berkualitas, sehingga proses seleksi seorang guru tidak bisa disamakan dengan seleksi pegawai negeri lainnya. JK juga menyinggung mengenai penumpukan guru di perkotaan, dan kurangnya tenaga pengajar di pedesaan.

Ribuan guru honorer berdemonstrasi menuntut diangkat jadi PNS. Namun, pemerintah terbatasi hukum dan anggaran. Ada tiga alternatif terkait persoalan guru honorer. Yaitu guru yang memenuhi syarat, harus diangkat jadi PNS. jika tidak memenuhi persyaratan jadi PNS guru honorer harus disertifikasi sehingga bisa mendapat tunjangan profesi guru. dan jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, maka gaji sesuai UMK/UMP.