tirto.id -
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni menyampaikan, apa yang dilakukan Jokowi adalah berdasar pertimbangan yang matang. Apa yang dilakukannya adalah demi para guru honorer, bukan demi pilpres semata.
"Enggak lah. Segala sesuatu hal yg baik, harus didukung mestinya. Dulu ada dana kelurahan, saya kira lihat aja orientasinya apakah betul betul menguntungkan rakyat atau enggak," kata Toni di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Toni memandang Jokowi hanya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang petahana. Hal memang masuk akal karena dalam bahasan MenPAN-RB beberapa waktu lalu, PP PPPK ini sudah dibahas dan selalu dipertanyakan kapan aturan ini rampung meski banyak penentangan dari honorer.
"Saya berharap sekali lagi rakyat lah yang akan menilai apakah itu bermanfaat, apakah itu berguna, apakah itu menimbulkan kemaslahatan bagi rakyat kebanyakan," ucapnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan aturan PPPK memang sangat diperlukan. Masalahnya sampai sekarang banyak tenaga honorer yang tak terjamin kesejahteraannya.
"Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/12/2018).
"Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional," kata Moeldoko lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yulaika Ramadhani
